Ketum GAMKI: Penyelesaian Konflik di Papua Harus dengan Cara Damai
Selasa, 15 Juni 2021 - 01:32 WIB
loading...
Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik menegaskan penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan secara damai. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Willem Wandik menegaskan penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan secara damai.
Hal itu diungkapkan Wandik saat menghadiri pembukaan Konferensi Daerah (Konperda) III GAMKI Papua yang dilaksanakan di Hotel Horison, Jayapura pada Kamis 10 Juni 2021. Pelaksanaan Konperda III GAMKI Papua sendiri berlangsung selama tiga hari dan ditutup pada Sabtu, 12 Juni 2021 di Kotaraja, Jayapura. Baca juga: GAMKI Dorong Masalah Papua Diselesaikan Lewat Pendekatan Humanis
Konperda III GAMKI Papua ini dihadiri oleh Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat, Ketua DPRD Provinsi Papua Johny Banua Rouw, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, perwakilan Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih, perwakilan pimpinan Sinode, Gereja, dan Lembaga Keagamaan Provinsi Papua, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, Ketua DPD KNPI Papua Albert Wanimbo, Ketua-Ketua organisasi kemahasiswaan Kelompok Cipayung, Ketua BEM Uncen, DPD GAMKI Papua, dan DPC GAMKI se-provinsi Papua.
Dalam sambutannya yang berjudul Nasionalisme Yang Hidup di Tanah Papua, Willem Wandik menjelaskan sesuai dengan tema "Usahakanlah Kesejahteraan Kota Dimana Kamu Berada dan Doakanlah" GAMKI selalu ada di garda terdepan dalam menyuarakan distribusi keadilan sosial (social justice) bagi kaum komunal, teraniaya, dan termarjinalkan. Baca juga: GAMKI Minta Penanganan Masalah Papua Pertimbangkan Kearifan Lokal
"Karena semua memiliki hak yang sama, dijamin konstitusi yang sama, yang berlaku di Republik yang kita banggakan ini. Karena kita semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan distribusi social justice sebagai anak kandung dari Ibu Pertiwi," kata Wandik seperti Senin (14/6/2021).
Wandik menyampaikan, persoalan dan konflik yang saat ini masih berlangsung di Tanah Papua menjadi salah satu fokus perhatian GAMKI untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan cara-cara damai. "Saat ini konflik yang terus terjadi antara sipil bersenjata dan TNI-Polri menyebabkan korban berjatuhan tidak hanya di kedua pihak, tapi juga warga sipil. Kalau kondisi seperti ini tidak bisa kita membuka front perlawanan, menggerakkan massa, ataupun demo terus menerus. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa Jakarta terus memobilisasi pasukan non organik karena hal itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Tanah Papua," ujar Wandik.
Wandik menegaskan, penyelesaian konflik Papua bukan dilakukan dengan cara militeristik, namun dengan cara dialog damai dan distribusi keadilan sosial, melalui pendekatan kearifan lokal yakni pendekatan budaya dan agama. "Warga sipil terus dihadapkan kepada kehidupan kekerasan di tengah konflik antara sipil bersenjata dan TNI-Polri. Maka dalam konteks bernegara, kita semua bisa menjadi alat perjuangan dalam rangka menghadirkan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua," tegas Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Papua ini.
Menurut Wandik, persoalan Papua bisa diselesaikan dengan jalan yang disediakan oleh negara melalui sistem bernegara. Namun, pemerintah pusat harus melibatkan semua pihak, terkhusus pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRD, serta tokoh-tokoh agama, adat dan pemuda lainnya.
"Untuk menyelesaikan persoalan Papua, pemerintah pusat harus melibatkan orang-orang yang tepat yang memahami konteks Papua. Tidak hanya sebatas didengar aspirasinya, tapi juga dilibatkan dalam menyusun perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program, ataupun penyusunan peraturan perundang-undangan terkait," jelas Wandik.
Walaupun UU Otonomi Khusus (Otsus) itu sudah benar, lanjut Wandik, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana sesungguhnya yang diharapkan oleh UU Otsus itu sendiri ataupun harapan masyarakat. "Dalam praktik UU Otsus di Tanah Papua, semua pelaksanaannya di bawah kendali pemerintah pusat. Bagaimana daerah dapat selesaikan konflik, jika kewenangannya justru diambil-alih oleh pemerintah pusat. Seharusnya dengan pendekatan kearifan lokal, yakni budaya dan agama," katanya.
Wandik berharap, pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan penyelesaian konflik yang mengutamakan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua. "Konflik akan terus melahirkan konflik. Permusuhan akan terus melahirkan permusuhan. Korban akan terus melahirkan korban. Konflik kekerasan hanya akan terus melahirkan dendam yang berkepanjangan dari generasi ke generasi. Papua damai hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan kearifan lokal. Tidak ada cara lain," pungkasnya.
Hal itu diungkapkan Wandik saat menghadiri pembukaan Konferensi Daerah (Konperda) III GAMKI Papua yang dilaksanakan di Hotel Horison, Jayapura pada Kamis 10 Juni 2021. Pelaksanaan Konperda III GAMKI Papua sendiri berlangsung selama tiga hari dan ditutup pada Sabtu, 12 Juni 2021 di Kotaraja, Jayapura. Baca juga: GAMKI Dorong Masalah Papua Diselesaikan Lewat Pendekatan Humanis
Konperda III GAMKI Papua ini dihadiri oleh Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat, Ketua DPRD Provinsi Papua Johny Banua Rouw, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, perwakilan Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih, perwakilan pimpinan Sinode, Gereja, dan Lembaga Keagamaan Provinsi Papua, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, Ketua DPD KNPI Papua Albert Wanimbo, Ketua-Ketua organisasi kemahasiswaan Kelompok Cipayung, Ketua BEM Uncen, DPD GAMKI Papua, dan DPC GAMKI se-provinsi Papua.
Dalam sambutannya yang berjudul Nasionalisme Yang Hidup di Tanah Papua, Willem Wandik menjelaskan sesuai dengan tema "Usahakanlah Kesejahteraan Kota Dimana Kamu Berada dan Doakanlah" GAMKI selalu ada di garda terdepan dalam menyuarakan distribusi keadilan sosial (social justice) bagi kaum komunal, teraniaya, dan termarjinalkan. Baca juga: GAMKI Minta Penanganan Masalah Papua Pertimbangkan Kearifan Lokal
"Karena semua memiliki hak yang sama, dijamin konstitusi yang sama, yang berlaku di Republik yang kita banggakan ini. Karena kita semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan distribusi social justice sebagai anak kandung dari Ibu Pertiwi," kata Wandik seperti Senin (14/6/2021).
Wandik menyampaikan, persoalan dan konflik yang saat ini masih berlangsung di Tanah Papua menjadi salah satu fokus perhatian GAMKI untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan cara-cara damai. "Saat ini konflik yang terus terjadi antara sipil bersenjata dan TNI-Polri menyebabkan korban berjatuhan tidak hanya di kedua pihak, tapi juga warga sipil. Kalau kondisi seperti ini tidak bisa kita membuka front perlawanan, menggerakkan massa, ataupun demo terus menerus. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa Jakarta terus memobilisasi pasukan non organik karena hal itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Tanah Papua," ujar Wandik.
Wandik menegaskan, penyelesaian konflik Papua bukan dilakukan dengan cara militeristik, namun dengan cara dialog damai dan distribusi keadilan sosial, melalui pendekatan kearifan lokal yakni pendekatan budaya dan agama. "Warga sipil terus dihadapkan kepada kehidupan kekerasan di tengah konflik antara sipil bersenjata dan TNI-Polri. Maka dalam konteks bernegara, kita semua bisa menjadi alat perjuangan dalam rangka menghadirkan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua," tegas Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Papua ini.
Menurut Wandik, persoalan Papua bisa diselesaikan dengan jalan yang disediakan oleh negara melalui sistem bernegara. Namun, pemerintah pusat harus melibatkan semua pihak, terkhusus pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRD, serta tokoh-tokoh agama, adat dan pemuda lainnya.
"Untuk menyelesaikan persoalan Papua, pemerintah pusat harus melibatkan orang-orang yang tepat yang memahami konteks Papua. Tidak hanya sebatas didengar aspirasinya, tapi juga dilibatkan dalam menyusun perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program, ataupun penyusunan peraturan perundang-undangan terkait," jelas Wandik.
Walaupun UU Otonomi Khusus (Otsus) itu sudah benar, lanjut Wandik, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana sesungguhnya yang diharapkan oleh UU Otsus itu sendiri ataupun harapan masyarakat. "Dalam praktik UU Otsus di Tanah Papua, semua pelaksanaannya di bawah kendali pemerintah pusat. Bagaimana daerah dapat selesaikan konflik, jika kewenangannya justru diambil-alih oleh pemerintah pusat. Seharusnya dengan pendekatan kearifan lokal, yakni budaya dan agama," katanya.
Wandik berharap, pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan penyelesaian konflik yang mengutamakan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua. "Konflik akan terus melahirkan konflik. Permusuhan akan terus melahirkan permusuhan. Korban akan terus melahirkan korban. Konflik kekerasan hanya akan terus melahirkan dendam yang berkepanjangan dari generasi ke generasi. Papua damai hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan kearifan lokal. Tidak ada cara lain," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
