Pemda Diminta Segera Evaluasi Penanganan dan Antisipasi Perkembangan Kasus Covid-19

JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengimbau pemda melakukan evaluasi penanganan dan antisipasi perkembangan kasus. Hal ini menyusul perkembangan peta zonasi risiko pada kabupaten/kota zona merah (tinggi) yang mengalami kenaikan.

Kabupaten/kota pada zona merah (tinggi) naik dari 13 menjadi 17 dan zona oranye (sedang) naik dari 322 menjadi 33. Sementara, zona kuning turun dari 171 menjadi 158, zona hijau tidak ada kasus baru tetap 7, serta zona hijau tidak terdampak tetap 1 kabupaten/kota.

"Saya ingatkan, bagi daerah yang pada minggu ini mengalami perkembangan kurang baik yang dibuktikan dari status zonasi yang memburuk, untuk segera melakukan evaluasi pada kasus positif, kesembuhan, kematian, testing maupun pelayanan pasien Covid-19 di daerahnya masing-masing," ujar Wiku.

Pada pekan ini, terdapat 12 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye menjadi zona merah. Mereka di antaranya, Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Medan (Sumatera Utara), Lima Puluh Kota dan Dharmasraya (Sumatera Barat), Siak dan Kuantan Singingi (Riau), Tebo (Jambi), Ciamis dan Bandung Barat (Jawa Barat), Tegal (Jawa Tengah) dan Kota Bima (NTB).

Namun, yang perlu diwaspadai adalah 10 kabupaten/kota yang saat ini berada pada zona oranye dengan skor mendekatizona merah. Kota ini di antaranya, yaitu Pati, Brebes dan Semarang di Jawa Tengah, Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru di Riau, Muara Enim di Sumatera Selatan, Tanah Datar di Sumatera Barat, Dairi di Sumatera Utara, Bintan di Kepulauan Riau, serta Sumba Tengah di NTT.

"Daerah-daerah ini jika tidak segera diperbaiki penanganannya, kemungkinan besar pada minggu berikutnya akan berpindah ke zona merah. Tentunya hal ini perlu kita antisipasi sejak dini," katanya.

Satgas meminta pemerintah tingkat kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaannya untuk upaya antisipasi. Perlu adanya evaluasi pengendalian lebih lanjut, lanjut Wiku, serta koordinasi dengan tenaga kesehatan setempat untuk merumuskan solusi pengendalian efektif sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing daerah.

"Saya juga meminta pemerintah provinsi untuk mulai memikirkan strategi untuk memperbaiki perkembangan kasus di wilayah tanggung jawab masing-masing maupun mempersiapkan rencana antisipatif, khususnya daerah yang berbatasan langsung dengan daerah yang sedang mengalami kasus dan mengalami perubahan ke zona risiko yang lebih buruk," tuturnya.

Menurutnya, antardaerah dirasa perlu menyusun rencana antarkabupaten/kota dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa memandang asal daerahnya. Hal ini karena pada prinsipnya, setiap setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan.

"Diharapkan ke depannya, dengan semakin sadarnya akan pentingnya upaya antisipatif dan pencegahan lonjakan kasus, bersama-sama kita dapat berkontribusi pada kondisi Covid-19 yang terkendali," ucap Wiku.(CM)