Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali, Komisi III Cecar Menkumham
Rabu, 09 Juni 2021 - 14:27 WIB
loading...
Menkumham, Yasonna H Laoly dicecar oleh sejumlah anggota Komisi III DPR mengenai pasal penghinaan presiden dalam RKUHP yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam Rapat Kerja (Raker) di Komisi III DPR, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) , Yasonna H Laoly dicecar oleh sejumlah anggota Komisi III DPR mengenai pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menjelaskan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu sudah selesai dibahas di Panja RUU KUHP Komisi III setelah melalui debat yang begitu panjang. Tetapi, definisi penghinaan yang pernah ia pertanyakan itu sampai saat ini tidak jelas, begitu juga dalam RUU KUHP. Baca juga: Polemik RUU KUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Berpotensi Bikin Gaduh
"Dalam KUHP yang lama juga tidak jelas akibatnya suka-suka, kalau penguasa tidak suka "wah ini yang kritik ini penghinaan, tangkap". Apa lagi polisi kayak zaman sekarang menjadi alat ya udah enak aja polisinya disuruh tangkap orang ini, kan begitu sekarang ini," ujar Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini melanjutkan pasal penghinaan presiden ini sebenarnya sudah dihapus di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam KUHP. Bahkan, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihina dengan kerbau di Bundaran HI kala itu pelakunya tidak bisa ditindak ke polisi karena pasal itu sudah dihapus.
"Tidak bisa dibawa ke polisi karena apa? Pasal itu sudah dihapus di dalam KUHP pak," ungkapnya.
Bahkan, kata Benny, yang menghapus kala itu adalah Ketua MK yang saat ini menjadi Menko Polhukam di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin, Mahfud MD. Dia mengaku mendengar kabar bahwa Mahfud mendukung agar pasal penghinaan itu dihidupkan kembali dalam KUHP.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menjelaskan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu sudah selesai dibahas di Panja RUU KUHP Komisi III setelah melalui debat yang begitu panjang. Tetapi, definisi penghinaan yang pernah ia pertanyakan itu sampai saat ini tidak jelas, begitu juga dalam RUU KUHP. Baca juga: Polemik RUU KUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Berpotensi Bikin Gaduh
"Dalam KUHP yang lama juga tidak jelas akibatnya suka-suka, kalau penguasa tidak suka "wah ini yang kritik ini penghinaan, tangkap". Apa lagi polisi kayak zaman sekarang menjadi alat ya udah enak aja polisinya disuruh tangkap orang ini, kan begitu sekarang ini," ujar Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini melanjutkan pasal penghinaan presiden ini sebenarnya sudah dihapus di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam KUHP. Bahkan, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihina dengan kerbau di Bundaran HI kala itu pelakunya tidak bisa ditindak ke polisi karena pasal itu sudah dihapus.
"Tidak bisa dibawa ke polisi karena apa? Pasal itu sudah dihapus di dalam KUHP pak," ungkapnya.
Bahkan, kata Benny, yang menghapus kala itu adalah Ketua MK yang saat ini menjadi Menko Polhukam di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin, Mahfud MD. Dia mengaku mendengar kabar bahwa Mahfud mendukung agar pasal penghinaan itu dihidupkan kembali dalam KUHP.
Lihat Juga :
