Komisi II DPR Tegaskan Pemilu 28 Februari 2024 Belum Final
loading...
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan 28 Februari 2024 belum menjadi tanggal final pelaksanaan Pemilu 2024. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ramai diberitakan bahwa hasil konsinyering antara Komisi II DPR , Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (3/6/2021) lalu, telah menyepakati bahwa Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) serentak pada 2024 akan dimajukan pada 28 Februari.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang memastikan bahwa tanggal tersebut belum final. Poin kesepakatan yang beredar itu hanya pembicaraan tim bersama nonformal, dan akan dibahas kembali bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disepakati bersama.
"Raker khusus dengan Kemendagri untuk bahas dan ketuk. Jadi itu belum pasti semua," kata Junimart kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Adapun info bahwa pelaksanaan Pemilu pada 28 Februari akan mundur ke 21 Februari, politikus PDIP ini menegaskan bahwa itu semua belum diputuskan, baru sekedar draf dari KPU, dan nanti akan ada draf dari Bawaslu, sayangnya sudah terlanjur beredar. "Tapi ini keburu beredar, sesungguhnya rapat non-formal itu tertutup, saya juga bingung kenapa itu bocor," ujarnya.
Menurut Junimart, pembahasan masih akan berlanjut. Adapun anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU bernilai 3 kali lipat, dia menjelaskan bahwa anggaran yang diajukan KPU tidak sendiri tapi menyangkut semua penyelenggara pemilu. Dan ini merupakan Pemilu dan Pilkada serentak lertama di Indonesia, pihaknya ingin pesta demokrasi ini tidak memakan korban seperti 2019 lalu di mana banyak petugas KPPS yang menjnggal dunia.
"Kami minta KPU, Bawaslu dan Kemendagri untuk siapkan SDM-SDM cukup dan memang benar-benar sehat, tidak asal comot seperti selama ini. Misalnya PPS asal comot, tidak paham bisa jadi PPS," terang Junimart.
Junimart menambahkan, anggaran itu untuk memaksimalkan tahapan, dimulai pendaftaran sampai pada penghitungan suara, dan untuk memenuhi tahapan-tahapan dibutuhkan SDM.
"Besok (hari ini) kita akan bahas anggaran dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, nanti bisa dilihat. Untuk semua, bukan melulu untuk anggaran 2022, karena kan tahapan pemilu udah berjalan tahun depan. paling lambat akhir tahun depan harus udah berjalan," tandasnya.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang memastikan bahwa tanggal tersebut belum final. Poin kesepakatan yang beredar itu hanya pembicaraan tim bersama nonformal, dan akan dibahas kembali bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disepakati bersama.
"Raker khusus dengan Kemendagri untuk bahas dan ketuk. Jadi itu belum pasti semua," kata Junimart kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Adapun info bahwa pelaksanaan Pemilu pada 28 Februari akan mundur ke 21 Februari, politikus PDIP ini menegaskan bahwa itu semua belum diputuskan, baru sekedar draf dari KPU, dan nanti akan ada draf dari Bawaslu, sayangnya sudah terlanjur beredar. "Tapi ini keburu beredar, sesungguhnya rapat non-formal itu tertutup, saya juga bingung kenapa itu bocor," ujarnya.
Menurut Junimart, pembahasan masih akan berlanjut. Adapun anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU bernilai 3 kali lipat, dia menjelaskan bahwa anggaran yang diajukan KPU tidak sendiri tapi menyangkut semua penyelenggara pemilu. Dan ini merupakan Pemilu dan Pilkada serentak lertama di Indonesia, pihaknya ingin pesta demokrasi ini tidak memakan korban seperti 2019 lalu di mana banyak petugas KPPS yang menjnggal dunia.
"Kami minta KPU, Bawaslu dan Kemendagri untuk siapkan SDM-SDM cukup dan memang benar-benar sehat, tidak asal comot seperti selama ini. Misalnya PPS asal comot, tidak paham bisa jadi PPS," terang Junimart.
Junimart menambahkan, anggaran itu untuk memaksimalkan tahapan, dimulai pendaftaran sampai pada penghitungan suara, dan untuk memenuhi tahapan-tahapan dibutuhkan SDM.
"Besok (hari ini) kita akan bahas anggaran dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, nanti bisa dilihat. Untuk semua, bukan melulu untuk anggaran 2022, karena kan tahapan pemilu udah berjalan tahun depan. paling lambat akhir tahun depan harus udah berjalan," tandasnya.
(muh)
Lihat Juga :
