Kisruh Haji 2021, PB HMI Minta Semua Pihak Duduk Bersama
loading...
PJ Ketua Umum PB HMI Abd. Muis Amiruddin meminta semua pihak duduk bersama terkait penyelanggaraan haji 2021. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menanggapi batalnya pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini sebagaimana disampaikan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu.
Salah satu alasannya, karena memang Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Baca juga: Haji 2021 Batal, Ustaz Adi Hidayat: Sabar dan Berserah Diri kepada Allah
PJ Ketua Umum PB HMI Abd. Muis Amiruddin menyebut situasi ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi kalau sejak awal sudah dibicarakan secara bersama-sama antarlembaga. “Kerajaan Arab Saudi sejak awalkan belum pernah mengundang Indonesia untuk penandatanganan nota kesepahaman tentang persiapan haji 2021, itu memang berarti bahwa Indonesia tahun ini belum diberi ruang untuk bicara Quota Haji tahun ini,” ujar dia melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/6).
Muis mengatakan persiapan pemberangkatan itu biasanya melalui persiapan yang panjang, tidak hanya sekedar pemberangkatan tapi termasuk pemondokan, persiapan catering, persiapan vaksinasi dan lain-lain sebagainya. “Karena persiapannya panjang jadi mestinya sejak dulu sudah dikomunikasikan secara terbuka antar lembaga agar masyarakat juga bisa memberikan penilaian,” jelas dia.
Muis melanjutkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu wajar-wajar saja karena memang Indonesia memang belum dapat kejelasan. Olehnya itu harusnya kerajaan Arab Saudi dalam hal ini otoritas haji harusnya sejak awal memberi kepastian kepada Indonesia. Jika tidak ada kejelasan seperti itu wajar saja akan mengundang berbagai opini. “Poinnya adalah setidaknya Kedubes Arab Saudi sudah memberi klarifikasi dan membuka ruang untuk berkomunikasi, tentu itu sisi positif dari pernyataan Bapak Sufmi Dasco,” tegas dia.
Muis menyarankan agar seluruh stakholders yang mengurusi Haji Indonesia termasuk Arab Saudi yang memiliki otoritas haji mestinya duduk bersama membicarakan ini dengan baik agar rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan. “Buka komunikasi dengan segera antar lembaga, uraikan semua pandangan di sana hingga mendapatkan titik terang dan menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.
Adapun Sufmi Dasco dalam keterangannya pekan lalu meminta otoritas arab Saudi segera memberi kepastian kuota haji.
Salah satu alasannya, karena memang Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Baca juga: Haji 2021 Batal, Ustaz Adi Hidayat: Sabar dan Berserah Diri kepada Allah
PJ Ketua Umum PB HMI Abd. Muis Amiruddin menyebut situasi ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi kalau sejak awal sudah dibicarakan secara bersama-sama antarlembaga. “Kerajaan Arab Saudi sejak awalkan belum pernah mengundang Indonesia untuk penandatanganan nota kesepahaman tentang persiapan haji 2021, itu memang berarti bahwa Indonesia tahun ini belum diberi ruang untuk bicara Quota Haji tahun ini,” ujar dia melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/6).
Muis mengatakan persiapan pemberangkatan itu biasanya melalui persiapan yang panjang, tidak hanya sekedar pemberangkatan tapi termasuk pemondokan, persiapan catering, persiapan vaksinasi dan lain-lain sebagainya. “Karena persiapannya panjang jadi mestinya sejak dulu sudah dikomunikasikan secara terbuka antar lembaga agar masyarakat juga bisa memberikan penilaian,” jelas dia.
Muis melanjutkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu wajar-wajar saja karena memang Indonesia memang belum dapat kejelasan. Olehnya itu harusnya kerajaan Arab Saudi dalam hal ini otoritas haji harusnya sejak awal memberi kepastian kepada Indonesia. Jika tidak ada kejelasan seperti itu wajar saja akan mengundang berbagai opini. “Poinnya adalah setidaknya Kedubes Arab Saudi sudah memberi klarifikasi dan membuka ruang untuk berkomunikasi, tentu itu sisi positif dari pernyataan Bapak Sufmi Dasco,” tegas dia.
Muis menyarankan agar seluruh stakholders yang mengurusi Haji Indonesia termasuk Arab Saudi yang memiliki otoritas haji mestinya duduk bersama membicarakan ini dengan baik agar rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan. “Buka komunikasi dengan segera antar lembaga, uraikan semua pandangan di sana hingga mendapatkan titik terang dan menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.
Adapun Sufmi Dasco dalam keterangannya pekan lalu meminta otoritas arab Saudi segera memberi kepastian kuota haji.
(cip)
Explore More