DPR Dorong UMKM Punya Akses Permodalan yang Mudah dan Aman

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa memiliki sumber permodalan yang aman. Hal tersebut dinilainya penting karena sekitar 80% UMKM di Tanah Air belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Edhie Baskoro Yudhoyono atau biasa disapa Ibas mengatakan itu dalam diskusi yang bertajuk Sosialisasi Program Integrasi Ekosistem Ultra Mikro, di Hotel Permata, Pacitan, Jumat (4/6/2021). Acara in dihadiri Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji.

"Seperti yang diketahui bersama, sebanyak 60 juta orang di Tanah Air merupakan pelaku UMKM dengan jumlah modal Rp1 juta hingga 50 juta. Dari jumlah itu, se banyak 80% UMKM belum memiliki akses lembaga keuangan formal, dan di antaranya masih banyak juga UMKM yang belum tergabung dalam organisasi dan kemitraan," kata Ibas dalam keterangannya.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini, akses keuangan formal yang belum banyak dikenal UMKM membuat pinjaman online (pinjol), rentenir, hingga para peminjam ilegal beraksi menawarkan solusi instan pada para UMKM.

"Miris kita mendengar masih banyak UMKM atau masyarakat kecil kita dikejar kejar para peminjam online (pinjol), rentenir, dan para peminjam ilegal yang sampai sampai melibatkan debt collector. Apalagi di saat seperti sekarang ini, di masa pandemi yang masih menyisakan ketidakpastian membuat usaha mereka pun sulit berkembang karena daya beli lesu dan adanya pembatasan sosial. Alhasil, pendapatan mereka menurun dan utang melilit di depan mata; bahkan ekstremnya sampai bangkrut. Nauzubilahminzalik, semoga tidak ada yang terjadi di Pacitan ini ya, Alahuma Amin," tuturnya.

Dari jaring aspirasi yang sudah dilaksanakan sejauh ini, kata Ibas,ada tiga tantangan yang kerap disampaikan langsung oleh para pelaku UMKM, yakni akses pembiayaan, akses pemasaran yang terbatas, dan tantangan adopsi teknologi yang minim.

Untuk akses pembiayaan, kata dia, UMKM perlu kepastian akses pembiayaan sebagai bagian dari inklusi keuangan, selain tentunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sejak era Presiden SBY telah ada dan terus ditingkatkan.

Kemudian, untuk akses pemasaran yang terbatas, UMKM perlu perluasan akses pasar, termasuk keterlibatan dalam organisasi dan kemitraan usaha. Terakhir, soal pemanfaatan atau adopsi teknologi yang minim, UMKM memerlukan akses dan pelatihan untuk penguatan SDM usaha.

Lalu, kata dia, untuk menjaring aspirasi pelaku usaha untuk mendapatkan keuangan inklusif (pro rakyat) dan demi menuju kesejahteraan keadilan sosial, hadirnya acara ini tidak lain untuk melakukan sosialisasi integrasi ekosistem ultra mikro yang berkolaborasi dengan BUMN seperti BRI (Bank Rakyat Indonesia), PNM (Permodalan Nasional Madani), dan Pegadaian dalam rangka menjawab tantangan tersebut dan untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan status sehat, legal, dan aman.

"Saya akan terus memberikan dukungan secara penuh termasuk dengan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten. Mereka, baik ultra, mikro, dan kecil harus terus dibantu, dibantu pembiayaannya, dibantu permodalannya dan dibantu investasinya. Dengan konsep Maju Bersama, usaha ultra, mikro, dan kecil naik kelas," ucap Ibas.

Setelah program sosialisasi selesai dilaksanakan, Ibas berharap agar materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman terkait literasi keuangan agar pelaku UMKM dapat lebih mengerti tentang akses pengelolaan kredit usaha yang cepat, mudah, murah dan aman.

Selain itu, inovatif, dan kreatif dalam menciptakan produk yang lebih berkualitas juga dapat terlibat dalam organisasi dan bermitra usaha yang kemudian dapat memberikan peningkatan pendapatan usaha. "Jangan terlalu konsumtif yang akhirnya mengganggu pembukuan atau keuangan usaha," katanya.Baca juga: Denda Telah Dibayar, Jerinx SID Bebas Pekan Depan