Saudi Belum Putuskan Soal Haji, HNW Minta Jokowi Tetap Lobi Raja Salman
loading...
Hidayat Nur Wahid (HNW) prihatin dengan penundaan pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia untuk kali kedua ini.
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) prihatin dengan penundaan pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia untuk kali kedua ini.
Padahal, pihak Saudi Arabia sampai sekarang belum mengumumkan keputusan resmi untuk tidak memberikan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, padahal mereka membuka haji dari luar Saudi Arabia.
HNW menyayangkan karena upaya pamungkas belum dilakukan yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara, antara Presiden Jokowi dengan Raja Salman bin Abdul Aziz terkait kuota haji mengingat kedekatan kedua kepala negara itu.
"Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag Yaqut Chalil Qoumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana yang dilakukan oleh PM Malaysia, Muhyidin," kata HNW dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).
"Apa pun hasilnya, kalau loby tingkat antar kepala negara itu sudah dilakukan, dan dikomunikasikan ke publik, kalau berhasil tentu Umat akan mengapresiasi, tapi kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi Covid-19 dan lain-lainnya, maka Umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan, dan karenanya bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini," sambungnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan, upaya ini perlu dilakukan demi kepentingan umat dan negara, pihaknya masih berharap agar Presiden Jokowi bisa melakukan komunikasi langsung dengan Raja Salman. Apalagi desakan untuk berkomunikasi langsung tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, hingga pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi bahwa Presiden Jokowi memiliki link khusus dengan Pangeran Muhammad bin Salman.
Anggota Komisi VIII DPR ini pun membandingkan upaya yang dilakukan Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang datang langsung menemui Raja Salman di Arab Saudi untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi, namun upaya maksimal seperti itu tidak dilakukan dalam hal diplomasi haji untuk tak mengulangi pembatalan keberangkatan calon haji Indonesia tahun 2020. Padahal, kalau lobi seperti ini dilakukan dengan baik oleh Presiden Jokowi, apapun hasilnya, tentu bisa membuat umat muslim Indonesia lebih memahami bahwa pemerintah Indonesia hingga Presidennya betul-betul serius hingga level tertinggi, memperjuangkan hak calon jemaah haji dan aspirasi umat Islam di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia.
Hidayat juga menyayangkan absennya diplomasi pamungkas langsung dari Presiden Jokowi, dan keputusan ini mengecewakan umat yang telah lama menunggu berbulan-bulan kepastian terkait pemberangkatan haji. Dirinya memahami bahwa pihak pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sama-sama membuat keputusan dan melakukan pembatasan dengan mempertimbangkan faktor Covid-19, dan itu semuanya untuk melaksanakan ketentuan syariah yaitu keselamatan diri umat.
Dia mengakui bahwa bukan hanya Indonesia yang belum mendapatkan kepastian soal kepastian kuota haji tahun 2021, semua negara juga belum mendapatkannya. Tetapi negara-negara tersebut tidak serta merta membuat keputusan sepihak dengan pembatalan keberangkatan calon haji. Maka, wajar dengan adanya peluang dan fakta bahwa kerajaan Saudi belum memutuskan untuk tidak memberikan kuota haji bagi Indonesia, bila umat Islam menuntut usaha maksimal dari pemerintah.
"Mestinya Pemerintah terus memaksimalkan usaha dan peluang yang dibukakan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu, dengan Presiden Jokowi segera melakukan loby/komunikasi ke Raja Salman secara langsung. Bila itu berhasil dan Indonesia diberi kuota diantara 45.000 calon jemaah haji yg telah secara resmi diumumkan Saudi Arabia, tentunya tidak terlalu sulit bagi Pemerintah, karena tidak memerlukan persiapan panjang dan penyelenggaraan yang rumit, sebagaimana kalau dalam tahun-tahun normal dimana jumlah calon haji Indonesia, sesuai kuota, sekitar 200.000 an calon jemaah," pinta HNW.
"BPKH yang menegaskan amannya dana untuk pembiayaan haji, dan Ditjen PHU Kemenag dengan anggaran sekitar Rp 1,5 Triliun seharusnya mampu mengurusi jamaah haji 2021 bila diputuskan sesuai dengan kuota dari Saudi Arabia yg jumlahnya hanya sedikit tersebut," pungkasnya.
Padahal, pihak Saudi Arabia sampai sekarang belum mengumumkan keputusan resmi untuk tidak memberikan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, padahal mereka membuka haji dari luar Saudi Arabia.
HNW menyayangkan karena upaya pamungkas belum dilakukan yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara, antara Presiden Jokowi dengan Raja Salman bin Abdul Aziz terkait kuota haji mengingat kedekatan kedua kepala negara itu.
"Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag Yaqut Chalil Qoumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana yang dilakukan oleh PM Malaysia, Muhyidin," kata HNW dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).
"Apa pun hasilnya, kalau loby tingkat antar kepala negara itu sudah dilakukan, dan dikomunikasikan ke publik, kalau berhasil tentu Umat akan mengapresiasi, tapi kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi Covid-19 dan lain-lainnya, maka Umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan, dan karenanya bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini," sambungnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan, upaya ini perlu dilakukan demi kepentingan umat dan negara, pihaknya masih berharap agar Presiden Jokowi bisa melakukan komunikasi langsung dengan Raja Salman. Apalagi desakan untuk berkomunikasi langsung tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, hingga pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi bahwa Presiden Jokowi memiliki link khusus dengan Pangeran Muhammad bin Salman.
Anggota Komisi VIII DPR ini pun membandingkan upaya yang dilakukan Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang datang langsung menemui Raja Salman di Arab Saudi untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi, namun upaya maksimal seperti itu tidak dilakukan dalam hal diplomasi haji untuk tak mengulangi pembatalan keberangkatan calon haji Indonesia tahun 2020. Padahal, kalau lobi seperti ini dilakukan dengan baik oleh Presiden Jokowi, apapun hasilnya, tentu bisa membuat umat muslim Indonesia lebih memahami bahwa pemerintah Indonesia hingga Presidennya betul-betul serius hingga level tertinggi, memperjuangkan hak calon jemaah haji dan aspirasi umat Islam di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia.
Hidayat juga menyayangkan absennya diplomasi pamungkas langsung dari Presiden Jokowi, dan keputusan ini mengecewakan umat yang telah lama menunggu berbulan-bulan kepastian terkait pemberangkatan haji. Dirinya memahami bahwa pihak pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sama-sama membuat keputusan dan melakukan pembatasan dengan mempertimbangkan faktor Covid-19, dan itu semuanya untuk melaksanakan ketentuan syariah yaitu keselamatan diri umat.
Dia mengakui bahwa bukan hanya Indonesia yang belum mendapatkan kepastian soal kepastian kuota haji tahun 2021, semua negara juga belum mendapatkannya. Tetapi negara-negara tersebut tidak serta merta membuat keputusan sepihak dengan pembatalan keberangkatan calon haji. Maka, wajar dengan adanya peluang dan fakta bahwa kerajaan Saudi belum memutuskan untuk tidak memberikan kuota haji bagi Indonesia, bila umat Islam menuntut usaha maksimal dari pemerintah.
"Mestinya Pemerintah terus memaksimalkan usaha dan peluang yang dibukakan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu, dengan Presiden Jokowi segera melakukan loby/komunikasi ke Raja Salman secara langsung. Bila itu berhasil dan Indonesia diberi kuota diantara 45.000 calon jemaah haji yg telah secara resmi diumumkan Saudi Arabia, tentunya tidak terlalu sulit bagi Pemerintah, karena tidak memerlukan persiapan panjang dan penyelenggaraan yang rumit, sebagaimana kalau dalam tahun-tahun normal dimana jumlah calon haji Indonesia, sesuai kuota, sekitar 200.000 an calon jemaah," pinta HNW.
"BPKH yang menegaskan amannya dana untuk pembiayaan haji, dan Ditjen PHU Kemenag dengan anggaran sekitar Rp 1,5 Triliun seharusnya mampu mengurusi jamaah haji 2021 bila diputuskan sesuai dengan kuota dari Saudi Arabia yg jumlahnya hanya sedikit tersebut," pungkasnya.
Lihat Juga :
(maf)
