Terlalu Fantastis, Presiden Diminta Tolak Usulan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun
Jum'at, 04 Juni 2021 - 15:01 WIB
loading...
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran Rp1,7 kuadriliun di kala masyarakat tengah menghadapi pandemi Covid-19 dinilai fantastis.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki meminta Presiden menolak usulan pengadaan tersebut.
"Oleh karena itu Presiden harus tolak tanda tangani perpres pengadaan Alpalhankam tersebut," tutur Zanuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021) menanggapi bocornya pengajuan rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Tahun 2020-2024 dari Kementerian Pertahanan.
Dalam rancangan perpres itu tertulis angka yang cukup fantastik untuk membeli alutsista sebesar USD 124.995.000.000, yang jika dikonversikan menjadi sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (Rp 1,7 kuadriliun).
Menurut dia, jika angka Rp1,7 kuadriliun akan ditutup dengan skema pinjaman, perlu dicatat utang negara per April 2021 sudah mencapai Rp6.527,29 triliun.
Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya rasio utang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68%. "Oleh karena itu anggaran fantastik alpalhankam itu perlu ditinjau ulang," ungkap anggota Badan Legislasi DPR ini.Baca juga: Polemik Anggaran Alutsista, Jubir Kemhan Beberkan 3 Formulasi Belanja Alpalhankam
Menurut dia, pengajuan rencana kebutuhan dengan anggaran fantastis tersebut sulit dimengerti. Pertama, anggaran alpalhankam itu manfaatnya tidak langsung bisa dirasakan masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga masih didesak untuk bisa melindungi masyarakat keluar dari tekanan pandemi covid-19. Di samping itu pengadaan alutsista tersebut juga tidak masuk prioritas program Kabinet Kerja yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Jika tersedia anggaran besar maka seharusnya pemerintah utamakan untuk menopang program prioritas Kabinet Kerja dalam hal ini pembangunan di bidang SDM," ungkap anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Jatim X Gresik-Lamongan itu.Baca juga: Effendi Simbolon Pertanyakan Penggunaan Perpres dalam Pengadaan Alpalhankam
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang terkait langsung dengan pembangunan SDM sejauh ini masih dibebani berbagai masalah, terutama akibat covid-19. Justru dengan ancaman learning loss bahkan generation loss yang ada di depan mata itu pagu anggaran pendidikan 2022 mengalami penurunan dari Rp81,5 triliun tahun 2021 tinggal Rp73,08 triliun.
"Dengan penggabungan riset dan teknologi, Kementerian ini membutuhkan anggaran sebesar Rp93,24 triliun sehingga masih kurang Rp20,166 triliun," tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Dia mengakui saat ini Indonesia memerlukan modernisasi alutsista agar pertahanan dan keamanan negara semakin tangguh. Namun di sisi lain, penyusunan rencana kebutuhan alutsista dengan anggaran tambun tersebut, apa pun skemanya, langsung atau tidak langsung tentu akan membebani APBN.
"Semestinya semua pemenuhan rencana kebutuhan harus mempertimbangkan keseimbangan kemampuan penyediaan APBN kita yang saat ini sudah mengalami defisit cukup lebar itu," tuturnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki meminta Presiden menolak usulan pengadaan tersebut.
"Oleh karena itu Presiden harus tolak tanda tangani perpres pengadaan Alpalhankam tersebut," tutur Zanuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021) menanggapi bocornya pengajuan rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Tahun 2020-2024 dari Kementerian Pertahanan.
Dalam rancangan perpres itu tertulis angka yang cukup fantastik untuk membeli alutsista sebesar USD 124.995.000.000, yang jika dikonversikan menjadi sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (Rp 1,7 kuadriliun).
Menurut dia, jika angka Rp1,7 kuadriliun akan ditutup dengan skema pinjaman, perlu dicatat utang negara per April 2021 sudah mencapai Rp6.527,29 triliun.
Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya rasio utang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68%. "Oleh karena itu anggaran fantastik alpalhankam itu perlu ditinjau ulang," ungkap anggota Badan Legislasi DPR ini.Baca juga: Polemik Anggaran Alutsista, Jubir Kemhan Beberkan 3 Formulasi Belanja Alpalhankam
Menurut dia, pengajuan rencana kebutuhan dengan anggaran fantastis tersebut sulit dimengerti. Pertama, anggaran alpalhankam itu manfaatnya tidak langsung bisa dirasakan masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga masih didesak untuk bisa melindungi masyarakat keluar dari tekanan pandemi covid-19. Di samping itu pengadaan alutsista tersebut juga tidak masuk prioritas program Kabinet Kerja yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Jika tersedia anggaran besar maka seharusnya pemerintah utamakan untuk menopang program prioritas Kabinet Kerja dalam hal ini pembangunan di bidang SDM," ungkap anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Jatim X Gresik-Lamongan itu.Baca juga: Effendi Simbolon Pertanyakan Penggunaan Perpres dalam Pengadaan Alpalhankam
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang terkait langsung dengan pembangunan SDM sejauh ini masih dibebani berbagai masalah, terutama akibat covid-19. Justru dengan ancaman learning loss bahkan generation loss yang ada di depan mata itu pagu anggaran pendidikan 2022 mengalami penurunan dari Rp81,5 triliun tahun 2021 tinggal Rp73,08 triliun.
"Dengan penggabungan riset dan teknologi, Kementerian ini membutuhkan anggaran sebesar Rp93,24 triliun sehingga masih kurang Rp20,166 triliun," tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Dia mengakui saat ini Indonesia memerlukan modernisasi alutsista agar pertahanan dan keamanan negara semakin tangguh. Namun di sisi lain, penyusunan rencana kebutuhan alutsista dengan anggaran tambun tersebut, apa pun skemanya, langsung atau tidak langsung tentu akan membebani APBN.
"Semestinya semua pemenuhan rencana kebutuhan harus mempertimbangkan keseimbangan kemampuan penyediaan APBN kita yang saat ini sudah mengalami defisit cukup lebar itu," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
