Effendi Simbolon Pertanyakan Penggunaan Perpres dalam Pengadaan Alpalhankam
Rabu, 02 Juni 2021 - 13:59 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mempertanyakan transparansi pengadaan sistem pengadaan Alpalhankam.
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) , Effendi Simbolon mempertanyakan transparansi pengadaan sistem pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
"Pertama saya tanya kenapa mesti Perpres, biasanya kan Musrenbang TNI sudah baku untuk pengadaan (Alpalhankam). Tapi ini sepertinya top down, hanya segelintir orang saja yang tahu atau partai tertentu saja yang tahu. Ada apa? Apakah PT ini terafiliasi partai tertentu. tapi kan ga mungkin saya yang jawab. Biar beliau (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) yang jawab," ujar Effendi Simbolon, Rabu (2/6/2021) di sebelum rapat di lobby Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Rabu (2/6/2021) pagi. Baca juga: Dukung Modernisasi Alutsista TNI, Komisi I Minta Sumber Pendanaannya Dikaji
Pihak Komisi I DPR RI menyebutkan seharusnya rapat dilaksanakan secara terbuka agar bisa ada dialog dan mendapatkan hal-hal yang perlu di verifikasi. "Karena sebesar apapun itu pinjaman luar negeri yang dibebankan kepada rakyat kita sampai 25 tahun yang akan datang," tambah Effendi Simbolon.
"Pertama saya tanya kenapa mesti Perpres, biasanya kan Musrenbang TNI sudah baku untuk pengadaan (Alpalhankam). Tapi ini sepertinya top down, hanya segelintir orang saja yang tahu atau partai tertentu saja yang tahu. Ada apa? Apakah PT ini terafiliasi partai tertentu. tapi kan ga mungkin saya yang jawab. Biar beliau (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) yang jawab," ujar Effendi Simbolon, Rabu (2/6/2021) di sebelum rapat di lobby Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Rabu (2/6/2021) pagi. Baca juga: Dukung Modernisasi Alutsista TNI, Komisi I Minta Sumber Pendanaannya Dikaji
Pihak Komisi I DPR RI menyebutkan seharusnya rapat dilaksanakan secara terbuka agar bisa ada dialog dan mendapatkan hal-hal yang perlu di verifikasi. "Karena sebesar apapun itu pinjaman luar negeri yang dibebankan kepada rakyat kita sampai 25 tahun yang akan datang," tambah Effendi Simbolon.
(cip)
Lihat Juga :
