Surat untuk Pegawai KPK, Fahri Hamzah: Hentikan Berpolitik di Lembaga Penegakan Hukum

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai berpolitik di lembaga penegakan hukum harus dihentikan. Hal itu disampaikan Fahri melalui surat terbuka kepada pegawai KPK yang berjudul "Selamat Menempuh Hidup Baru".

"Otak BESAR bicarakan IDE.
Otak SEDANG bicarakan PERISTIWA.
Otak KECIL bicarakan ORANG. (Eleanor Roosevelt)," cuit Fahri Hamzah dikutip dari lini masa Twitter @Fahrihamzah, Senin (31/5/2021).

"Bereaksi berlebihan membuat kalian katahuan bahwa selama ini memang lembaga penegak hukum itu telah lama menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan," cuit Fahri yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

"Trus kami rakyat hanya disuguhi opera sabun. Masalah tidak selesai tapi tetap harus tepuk tangan. Dulu, saya sampai marah kayak orang gila ngingatin kalian. Tapi ampun deh, lagi banyak yang tepuk tangan semua dianggap lawan kalau berbeda pandangan," cuitnya.

Fahri melanjutkan, sikat aja semua seolah dunia milik kalian saja sendiri. Kata Fahri, Negara hukum ini ada dasarnya. "Kalian gak mau denger. Sekarang, tiba masanya berakhir. Introspeksilah kawan. Ada masa kita harus tau diri, cukuplah. Kasi kesempatan generasi baru. Kita sudah tua. Otot kalian sudah gak kuat. Otak kalian sudah gak mampu di medan itu. Kalau mau berpolitik ada 3 medan baru: LSM, Media dan Parpol," tuturnya.

Dia menambahkan, ada tempat bagi pribadi-pribadi yang tidak mau diatur dan tidak suka dikangkangi aturan, ingin bebas dan energinya besar. "Jadilah politisi di dunia bebas merdeka; jadi aktifis, bisnis atau politisi. Lebih cocok karena dunianya adalah dunia persaingan, tidak teratur," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di dunia politik orang bersaing untuk menang, kadang aturan nomor belakang. Di dunia penegak hukum, kata dia, tidak harus menang sebab yang terpenting adalah menegakkan aturan. "Kadang, di dunia penegakan hukum kita mengakui salah, mengakui gagal temukan alat bukti dan kita keluarkan SP3. Aturan-aturan baru semacam SP3 inilah yang kalian tolak. Kalian anggap kalian pasti benar, kalian pasti menang. Bahkan kalian berprinsip kalian tidak saja harus menang tapi yang lain harus kalah dan hancur. Inilah yang tidak lumrah di dunia hukum. Ini lumrah di dunia politik," ujarnya.

"Cukuplah kawan. Jangan berpikir "harus ada kami". Semua akan berjalan baik-baik saja. Tidak harus ada kita. Jangan sombong seolah negeri ini akan hancur kalau kita tidak ada. Ucapkan selamat datang kepada generasi baru. Hentikan berpolitik di lembaga penegak hukum. Arah baru penegakan hukum adalah hukum yang terbuka, transparan, imparsial dan bekerja dengan kaedah dan filsafat hukum itu sendiri. Selamat menempuh hidup baru."