Legislator PDIP: Pengadaan Alutsista Baru Wacana, di mana Kerugian Negaranya?

Dia melanjutkan, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tidak layak pakai. "Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70% sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," katanya.

Baca juga: Connie Diminta Buka Dugaan Mafia Alutsista Mr M Lewat Partainya di DPR

Diketahui, Kemenhan dalam meremajakan alutsista mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.

Hasanuddin mengharapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui rencana pengadaan alutsista itu, walaupun tidak sepenuhnya. Dia menilai persetujuan Presiden akan sangat mengakselerasi modernisasi Alutsista TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent cukup tinggi.

"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," katanya.

Sementara itu, pengamat militer Khairul Fahmi menilai skema pinjaman luar negeri untuk mendukung rencana pengadaan itu sah-sah saja dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Dia berpendapat, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, angka yang dialokasikan pemerintah untuk Alutsista selama 25 tahun itu sejatinya berada pada kisaran Rp11,4%.