Legislator PDIP: Pengadaan Alutsista Baru Wacana, di mana Kerugian Negaranya?
loading...
Anggota Komisi I DPR RI Mayjend TNI (Purn) TB Hasanuddin. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjend TNI (Purn) TB Hasanuddin membantah rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun untuk melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) menimbulkan kerugian negara. Sebab, kata dia, hal tersebut baru rencana yang disampaikan Kemenhan.
"Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," ujar Hasanuddin, Sabtu (29/5/2021).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, rencana itu pun masih dikaji dan disesuaikan dengan keuangan negara. Skema yang bakal dilakukan pun masih dibahas di Kementerian Keuangan.
Baca juga: Arief Poyuono: Kebijakan Alutsista Prabowo Bikin Agen Luar Negeri Jomplang
"Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tuturnya.
Kendati demikian, dia mendukung penuh modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Sebab, hampir semua alutsista milik Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.
Dia melanjutkan, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tidak layak pakai. "Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70% sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," katanya.
Baca juga: Connie Diminta Buka Dugaan Mafia Alutsista Mr M Lewat Partainya di DPR
Diketahui, Kemenhan dalam meremajakan alutsista mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
Hasanuddin mengharapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui rencana pengadaan alutsista itu, walaupun tidak sepenuhnya. Dia menilai persetujuan Presiden akan sangat mengakselerasi modernisasi Alutsista TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent cukup tinggi.
"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," katanya.
Sementara itu, pengamat militer Khairul Fahmi menilai skema pinjaman luar negeri untuk mendukung rencana pengadaan itu sah-sah saja dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Dia berpendapat, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, angka yang dialokasikan pemerintah untuk Alutsista selama 25 tahun itu sejatinya berada pada kisaran Rp11,4%.
"Apalagi jika angka Rp15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7% setiap tahunnya," ujar Fahmi.
Dia menambahkan, jika rancangan itu disetujui Presiden, Indonesia harus mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5% dari PDB per tahun. "Asumsinya, sebanyak 0,78 persen bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7 persen bersumber dari pinjaman luar negeri," kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini.
Dilema dalam sistem pertahanan Indonesia diharapkan bisa terjawab dan pembangunan kesejahteraan juga terus berjalan.
"Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," ujar Hasanuddin, Sabtu (29/5/2021).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, rencana itu pun masih dikaji dan disesuaikan dengan keuangan negara. Skema yang bakal dilakukan pun masih dibahas di Kementerian Keuangan.
Baca juga: Arief Poyuono: Kebijakan Alutsista Prabowo Bikin Agen Luar Negeri Jomplang
"Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tuturnya.
Kendati demikian, dia mendukung penuh modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Sebab, hampir semua alutsista milik Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.
Dia melanjutkan, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tidak layak pakai. "Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70% sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," katanya.
Baca juga: Connie Diminta Buka Dugaan Mafia Alutsista Mr M Lewat Partainya di DPR
Diketahui, Kemenhan dalam meremajakan alutsista mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
Hasanuddin mengharapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui rencana pengadaan alutsista itu, walaupun tidak sepenuhnya. Dia menilai persetujuan Presiden akan sangat mengakselerasi modernisasi Alutsista TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent cukup tinggi.
"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," katanya.
Sementara itu, pengamat militer Khairul Fahmi menilai skema pinjaman luar negeri untuk mendukung rencana pengadaan itu sah-sah saja dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Dia berpendapat, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, angka yang dialokasikan pemerintah untuk Alutsista selama 25 tahun itu sejatinya berada pada kisaran Rp11,4%.
"Apalagi jika angka Rp15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7% setiap tahunnya," ujar Fahmi.
Dia menambahkan, jika rancangan itu disetujui Presiden, Indonesia harus mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5% dari PDB per tahun. "Asumsinya, sebanyak 0,78 persen bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7 persen bersumber dari pinjaman luar negeri," kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini.
Dilema dalam sistem pertahanan Indonesia diharapkan bisa terjawab dan pembangunan kesejahteraan juga terus berjalan.
(abd)
Lihat Juga :
