Guru Besar Ilmu Hukum Ini Dukung Moeldoko Terkait Sudahi Polemik TWK KPK

Prof Agus juga mengatakan, keputusan pimpinan KPK yang sah dan mengikat itu pun harus selalu dianggap dan selaras dengan prinsip Presumptio Iustae Causa, yakni bahwa setiap keputusan Aparatur Negara, termasuk polemik keputusan pimpinan KPK yang dikeluarkan tersebut, harus dan selayaknya dianggap benar menurut hukum.

"Konsekuensinya, ia dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum bisa dibuktikan sebaliknya. Karena itu saya meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyudahi polemik yang tidak konstruktif," ujarnya.

"Serta di sisi lain memberikan kesempatan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan penataan internal kedalam agar tugas-tugas utama KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan optimal," tambah Prof Agus.

Dalam sebuah pernyataan pers yang diterima hampir seluruh media massa arus utama beberapa waktu lalu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menepis anggapan adanya pengabaian arahan Presiden Joko Widodo terkait polemik pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Moeldoko menyatakan semua lembaga solid mendukung arahan Jokowi.

"Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden, Kementerian dan Lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya. Tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden. Untuk menjalankan arahan Presiden, di antaranya Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dan menyampaikan arahan Presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya. KemenPAN-RB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis.