Kementerian Kominfo Harap Kasus Bocornya 279 Juta Data Pribadi Cepat Selesai
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) menyebut membutuhkan waktu untuk dapat menyelesaikan permasalahan bocornya 279 juta data pribadi milik penduduk Indonesia yang terindikasi dari BPJS Kesehatan.
Tenaga Ahli Menkominfo Donny Budi Utoyo mengungkapkan, pihaknya masih butuh waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga saat ini masih berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kalau secara termin kita harus koordinasi, jadi kita tidak bisa mengatakan, tapi kita pasti segera dan ini disegarkan," ujar Donny dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Darurat Perlindungan Data Pribadi, Sabtu (29/5/2021).
Donny berharap, permasalahan kebocoran data tersebut bisa diselesaikan dengan cepat. Tentu dengan kerja sama antara BPJS Kesehatan , Kementerian Kominfo, dan BSSN. "Harapannya sih tidak dalam waktu yang terlalu lama kita dalam menyampaikan kepada publik sebenarnya kasus seperti apa seharusnya tidak terlalu lama," ungkapnya.
Hingga saat ini, kata Donny, pihaknya mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam menyelesaikan permasalahan 279 juta data pribadi bocor tersebut. Meski membutuhkan proses yang cukup lama, tapi layanan BPJS Kesehatan masih tetap bisa dijalankan. "Jadi begitu ada suatu kejadian maka prosedur yang dilakukan adalah layanan tetap bisa berjalan tetapi proses forensiknya masih tetap dilakukan."
Donny mengungkapkan, meski saat ini masih dilakukan investigasi, proses pelayanan BPJS Kesehatan harus tetap berjalan karena menyangkut vaksinasi Covid-19 serta penanganan Covid-19.
"Nah selain itu sebenarnya yang juga kita pastikan adalah memastikan siapa saja yang akan memiliki impact tertinggi terhadap kebocoran ini yang kita komunikasikan, termasuk ini kepada publik sebagai pemilik data pribadi dan melakukan edukasi-edukasi terkait dengan privasi," pungkasnya.
Tenaga Ahli Menkominfo Donny Budi Utoyo mengungkapkan, pihaknya masih butuh waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga saat ini masih berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kalau secara termin kita harus koordinasi, jadi kita tidak bisa mengatakan, tapi kita pasti segera dan ini disegarkan," ujar Donny dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Darurat Perlindungan Data Pribadi, Sabtu (29/5/2021).
Donny berharap, permasalahan kebocoran data tersebut bisa diselesaikan dengan cepat. Tentu dengan kerja sama antara BPJS Kesehatan , Kementerian Kominfo, dan BSSN. "Harapannya sih tidak dalam waktu yang terlalu lama kita dalam menyampaikan kepada publik sebenarnya kasus seperti apa seharusnya tidak terlalu lama," ungkapnya.
Hingga saat ini, kata Donny, pihaknya mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam menyelesaikan permasalahan 279 juta data pribadi bocor tersebut. Meski membutuhkan proses yang cukup lama, tapi layanan BPJS Kesehatan masih tetap bisa dijalankan. "Jadi begitu ada suatu kejadian maka prosedur yang dilakukan adalah layanan tetap bisa berjalan tetapi proses forensiknya masih tetap dilakukan."
Donny mengungkapkan, meski saat ini masih dilakukan investigasi, proses pelayanan BPJS Kesehatan harus tetap berjalan karena menyangkut vaksinasi Covid-19 serta penanganan Covid-19.
"Nah selain itu sebenarnya yang juga kita pastikan adalah memastikan siapa saja yang akan memiliki impact tertinggi terhadap kebocoran ini yang kita komunikasikan, termasuk ini kepada publik sebagai pemilik data pribadi dan melakukan edukasi-edukasi terkait dengan privasi," pungkasnya.
(zik)