Tantangan Mempercepat Vaksinasi Covid-19
loading...
Tantangan Mempercepat Vaksinasi Covid-19
A
A
A
Upaya vaksinasi Covid-19 terus gencar dilakukan pemerintah. Hingga Sabtu (22/5) lalu, penyuntikan vaksin telah dilakukan kepada 14,8 juta orang. Dari jumlah tersebut, 9,8 juta orang di antaranya sudah mendapatkan suntikan kedua. Program vaksinasi nasional pertama kalinya dilakukan pada pertengahan Januari 2021. Saat itu Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat dan tokoh lain menjadi sasaran vaksinasi. Nantinya, berdasarkan target pemerintah, total akan ada 181,5 juta masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi hingga tahun depan. Adapun kebutuhan vaksinnya ditaksir mencapai 426 juta dosis yang dipasok dari sejumlah produsen di luar negeri.
Dalam berbagai kesempatan pemerintah menegaskan, vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang saat ini memasuki tahun kedua sejak kasus korona diumumkan di Indonesia pada Maret 2020. Selain itu, vaksinasi juga diharapkan dapat membantu upaya pemulihan ekonomi nasional yang sempat terpuruk sepanjang tahun lalu. Upaya-upaya mempercepat program vaksinasi nasional terus dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menggandeng sejumlah pihak. Di antaranya badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta. Yang terkini, upaya percepatan vaksinasi dilakukan lebih luas lagi melalui program vaksinasi gotong-royong. Pada program ini pemerintah menggandeng perusahaan-perusahaan untuk memberikan vaksin kepada karyawan beserta anggota keluarnya. Pengadaan vaksinasi gotong-royong ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
Dalam aturan itu biaya vaksinasi dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Dengan demikian, karyawan sama sekali tidak dipungut biaya. Adapun fasilitas vaksinasinya bisa ditentukan oleh perusahaan terkait, namun dipastikan tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah. Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung karena sudah mengantongi komitmen pasokan vaksin dari sejumlah produsen. Sedikitnya 140 juta dosis vaksin hingga kini sudah berhasil diamankan. Jumlah ini terbilang paling besar dibanding negara-negara lain di dunia. Dari jumlah 140 juta dosis tersebut, hampir setengahnya sudah terkirim alias sudah berada di Tanah Air. Meski demikian, dari ratusan juta dosis tersebut, tidak semuanya siap disuntikkan karena masih berbentuk bulk alias curah sehingga memerlukan proses pengemasan terlebih dulu oleh perusahaan farmasi milik negara.
Terkait upaya vaksinasi ini Presiden Jokowi pekan lalu mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 hanya dapat ditangani secara global—apabila seluruh negara dapat pulih sepenuhnya dari penyebaran pandemi. Menurut Presiden, negara-negara dunia masih harus menghadapi tantangan terhadap akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara. Karena itu, Jokowi mengajak para pemimpin negara dunia untuk melakukan langkah nyata. Kepala Negara mengungkap, di saat beberapa negara mulai melakukan vaksinasi bagi kelompok berisiko rendah, yakni anak-anak dan usia belia, hanya 0,3% pasokan vaksin global yang tersedia bagi negara berpenghasilan rendah. Ini merupakan bukti bahwa kesenjangan dalam hal akses terhadap vaksin nyata adanya.
Bahkan, dalam keterangan resmi yang diunggah di situs resmi Setkab.go.id, disebutkan, 83% pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya. Sisanya, 17%, diterima negara-negara berkembang yang di dalamnya terdapat 47% populasi dunia. Untuk itu, Presiden mendorong agar dunia memiliki upaya berbagi dosis melalui skema yang disebut COVAX Facility. Skema tersebut adalah program bersama untuk mendukung penanggulangan Covid-19 melalui kolaborasi percepatan penelitian, produksi dan akses vaksin korona. Skema yang diinisiasi oleh WHO bersama para mitranya itu melibatkan 171 negara dengan target menyediakan 2 miliar vaksin hingga akhir tahun ini. Dari jumlah tersebut, setidaknya diperlukan investasi USD38 miliar.
Berbagai upaya meredam pandemi yang dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan lain diharapkan mampu mengurangi penyebaran Covid-19 karena diyakini bisa membentuk kekebalan komunitas (herd immunity ). Meski demikian, upaya ini juga harus berkejaran dengan risiko penularan virus korona yang masih terjadi. Data terakhir menyebutkan, Covid-19 telah merenggut sedikitnya 49.328 orang meninggal dunia dan 1,77 juta orang lainnya terinfeksi. Angka tersebut membuktikan bahwa penanganan Covid-19 masih membutuhkan upaya ekstra serta disiplin yang tinggi dari masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Dalam berbagai kesempatan pemerintah menegaskan, vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang saat ini memasuki tahun kedua sejak kasus korona diumumkan di Indonesia pada Maret 2020. Selain itu, vaksinasi juga diharapkan dapat membantu upaya pemulihan ekonomi nasional yang sempat terpuruk sepanjang tahun lalu. Upaya-upaya mempercepat program vaksinasi nasional terus dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menggandeng sejumlah pihak. Di antaranya badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta. Yang terkini, upaya percepatan vaksinasi dilakukan lebih luas lagi melalui program vaksinasi gotong-royong. Pada program ini pemerintah menggandeng perusahaan-perusahaan untuk memberikan vaksin kepada karyawan beserta anggota keluarnya. Pengadaan vaksinasi gotong-royong ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
Dalam aturan itu biaya vaksinasi dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Dengan demikian, karyawan sama sekali tidak dipungut biaya. Adapun fasilitas vaksinasinya bisa ditentukan oleh perusahaan terkait, namun dipastikan tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah. Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung karena sudah mengantongi komitmen pasokan vaksin dari sejumlah produsen. Sedikitnya 140 juta dosis vaksin hingga kini sudah berhasil diamankan. Jumlah ini terbilang paling besar dibanding negara-negara lain di dunia. Dari jumlah 140 juta dosis tersebut, hampir setengahnya sudah terkirim alias sudah berada di Tanah Air. Meski demikian, dari ratusan juta dosis tersebut, tidak semuanya siap disuntikkan karena masih berbentuk bulk alias curah sehingga memerlukan proses pengemasan terlebih dulu oleh perusahaan farmasi milik negara.
Terkait upaya vaksinasi ini Presiden Jokowi pekan lalu mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 hanya dapat ditangani secara global—apabila seluruh negara dapat pulih sepenuhnya dari penyebaran pandemi. Menurut Presiden, negara-negara dunia masih harus menghadapi tantangan terhadap akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara. Karena itu, Jokowi mengajak para pemimpin negara dunia untuk melakukan langkah nyata. Kepala Negara mengungkap, di saat beberapa negara mulai melakukan vaksinasi bagi kelompok berisiko rendah, yakni anak-anak dan usia belia, hanya 0,3% pasokan vaksin global yang tersedia bagi negara berpenghasilan rendah. Ini merupakan bukti bahwa kesenjangan dalam hal akses terhadap vaksin nyata adanya.
Bahkan, dalam keterangan resmi yang diunggah di situs resmi Setkab.go.id, disebutkan, 83% pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya. Sisanya, 17%, diterima negara-negara berkembang yang di dalamnya terdapat 47% populasi dunia. Untuk itu, Presiden mendorong agar dunia memiliki upaya berbagi dosis melalui skema yang disebut COVAX Facility. Skema tersebut adalah program bersama untuk mendukung penanggulangan Covid-19 melalui kolaborasi percepatan penelitian, produksi dan akses vaksin korona. Skema yang diinisiasi oleh WHO bersama para mitranya itu melibatkan 171 negara dengan target menyediakan 2 miliar vaksin hingga akhir tahun ini. Dari jumlah tersebut, setidaknya diperlukan investasi USD38 miliar.
Berbagai upaya meredam pandemi yang dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan lain diharapkan mampu mengurangi penyebaran Covid-19 karena diyakini bisa membentuk kekebalan komunitas (herd immunity ). Meski demikian, upaya ini juga harus berkejaran dengan risiko penularan virus korona yang masih terjadi. Data terakhir menyebutkan, Covid-19 telah merenggut sedikitnya 49.328 orang meninggal dunia dan 1,77 juta orang lainnya terinfeksi. Angka tersebut membuktikan bahwa penanganan Covid-19 masih membutuhkan upaya ekstra serta disiplin yang tinggi dari masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
(war)
Lihat Juga :
