Dinamika Politik 2024 Cukup Berat, Figur Capres Populer adalah Kunci

JAKARTA - Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam menyatakan jika sistem Pemilu yang dipakai sama dengan model pelaksanaan Pemilu 2019 lalu dimana Pileg berbarengan dengan Pilpres maka skema memunculkan figur bakal calon presiden (Capres) yang populer dan potensial adalah salah satu cara yang cukup tepat dalam peraihan dulangan suara partai pengusung.

Hal itu dikatakan Arman melihat dinamika dan konfigurasi 'medan' politik 2024 yang cukup berat, khususnya bagi partai politik pendatang baru. Dia menilai pemilih sudah diklaster oleh partai mapan yang lolos ke Parlemen dan partai non Parlemen. Menurut dia, kondisi ini masih ditambah militansi pemilih terhadap figur populer jauh lebih kuat sebagai magnet pemilih dibanding militansi terhadap partai.

"Terkait besar kecilnya perolehan muntahan suara figur capres pada masing masing partai pengusung capres populer tergantung dari kelincahan mesin partai dalam mengkapitalisasi efek domino tersebut yang juga erat kaitannya terhadap infrastruktur partai pada tataran grass root," ujar Arman saat dihubungi, Kamis (20/5/2021).

Lebih lanjut Arman menilai, secara matematis tentu partai besar dan pengusung "Bang Jago" yang berpeluang meraup lebih banyak suara dibanding partai kecil, mengingat infrastruktur partai dalam mengkapitalisasi pemilih lebih mudah ketika disodorkan nama-nama figur capres yang 'hilir-mudik' di papan survei.

"Tentu strategi menonjolkan capres populer bukan satu-satunya, kemampuan manuver partai untuk kasus strategis dan program program populer pro rakyat juga bagian penting dalam dulangan suara pada pertarungan," jelasnya.

Di sisi lain, kata Arman, kondusifitas di tubuh partai juga menjadi penting. Menurut dia, kegaduhan internal partai misalnya soliditas pengurus partai bahkan pertarungan faksi-faksi di internal partai juga berpengaruh terhadap perolehan dukungan dan yang lebih kejam dalam merontokkan suara partai adalah keterlibatan elite partai baik tingkat pusat maupun daerah pada kasus korupsi, asusila dan narkoba.

"Sehingga partai dituntut untuk bersolek sempurna di saat tahun politik itu sudah masuk jika ingin maksimal mendulang suara," kata Alumni strategi kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) itu.