22 Tahun Reformasi: Aktor Politik Ganti tapi 'di Belakangnya' Itu-itu Sama

JAKARTA - Demonstrasi besar-besaran mahasiswa tahun 1998 silam menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia untuk menuju bangsa yang terbuka.

Sejak saat itu, sejumlah perubahan yang bisa dirasakan hingga sekarang, salah satunya, pemilu langsung, kebebasan berpendapat, dan pers.

“Pers tidak sebebas sekarang kalau tidak ada reformasi. Kalau tidak ada demokrasi seperti sekarang, kita tidak akan mengenal Presiden Jokowi karena chance-nya kecil,” ujar politisi Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo dalam diskusi daring bertajuk Makna Reformasi 21 Mei 98-20 di tengah Covid-19: Bersiap Menghadapi New Normal, Kamis 21 Mei 2020 malam.(Baca juga: Aktivis 98 Menceritakan Kembali Tujuan Reformasi )

Namun, cita-cita Reformasi tidak sepenuhnya berjalan. Drajad mengatakan yang terjadi sekarang ini demokrasi, oligarki, dan kapitalis.

Aktor politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan eksekutif bisa berganti-ganti. “Yang di belakangnya masih itu-itu saja,” ucapnya.

Peralihan rezim biasanya diikuti perubahan sejumlah sektor, termasuk aktornya. Pada saat Orde Lama beralih ke Orde Baru, ada pernatian konglomerasi ekonomi. Setelah reformasi 1998, menurut Drajad, aktor ekonomi yang berganti hanya satu-dua orang.

“Pelaku yang besar masih sama saja. Aktor-aktor yang tidak terjun dalam politik, tapi berpengaruh di politik maish sama saja. Itu PR bagi kita semua. Demokrasi harus memberikan kesempatan kepada orang untuk tampil,” tuturnya.

Dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mariyah mengatakan hal yang sama. Reformasi itu menginginkan adanya perubahan-perubahan. Namun, semua seperti jalan ditempat karena aktor utamanya tidak berubah dan sistemnya tetap.

Chusnul menyebut demokrasi Indonesia di-hijeck oleh oleh oligarki politik. “Sekelompok kecil menguasai partai politik. Oligarki ekonominya, sekelompok kecil menguasai ekonomi,” ucapnya.