Langkah Pemerintah Soal Palestina Cermin Presiden Telah Laksanakan Amanat UUD 45
loading...
Langkah terukur Jokowi atas situasi di Gaza, Palestina cermin Presiden telah melaksanakan amanat UUD 45. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Langkah terukur Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Luar Negeri atas situasi di Gaza Palestina adalah cermin Presiden telah melaksanakan amanat UUD 45. Hal itu dikatakan Duta Besar RI untuk Panama City, Sukmo Harsono menanggapi aksi pasukan bersenjata Israel yang menyerang warga Palestina beberapa hari ini.
"Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusian dan perikeadilan. Emosi rakyat Indonesia yang mayoritas Islam melihat penderitaan rakyat Palestina atas kekejaman Israel yang terus menerus melanggar hak asasi dan hukum internasional telah di tangkap dan di kerjakan oleh Presiden Joko Widodo tanpa melanggar hukum dan piagam PBB," tutur Sukmo dalam pers rilisnya, Senin (17/5/2021).
Menurut Sukmo, kecaman dan penggalangan dukungan yang dilakukan pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darusalam juga OKI merupakan sikap tegas untuk meminta PBB segera bertindak sesuai kewenangannya. Lebih lanjut Sukmo mengatakan, politik Indonesia yang bebas aktif memiliki kelenturan diplomasi, namun sangat mendapat apresiasi di luar negeri dalam membantu rakyat Palestina baik secara moril maupun materiil oleh rakyat Indonesia melalui berbagai macam organisasi kemasyarakatan.
"Untuk itu masyarakat dan pemerintah harus tetap bersama-sama menggunakan hubungan multilateral dan Internasional menggalang dukungan Internasional atas Kemerdekaan Palestina di Wilayahnya sendiri," ungkapnya.
"Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusian dan perikeadilan. Emosi rakyat Indonesia yang mayoritas Islam melihat penderitaan rakyat Palestina atas kekejaman Israel yang terus menerus melanggar hak asasi dan hukum internasional telah di tangkap dan di kerjakan oleh Presiden Joko Widodo tanpa melanggar hukum dan piagam PBB," tutur Sukmo dalam pers rilisnya, Senin (17/5/2021).
Menurut Sukmo, kecaman dan penggalangan dukungan yang dilakukan pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darusalam juga OKI merupakan sikap tegas untuk meminta PBB segera bertindak sesuai kewenangannya. Lebih lanjut Sukmo mengatakan, politik Indonesia yang bebas aktif memiliki kelenturan diplomasi, namun sangat mendapat apresiasi di luar negeri dalam membantu rakyat Palestina baik secara moril maupun materiil oleh rakyat Indonesia melalui berbagai macam organisasi kemasyarakatan.
"Untuk itu masyarakat dan pemerintah harus tetap bersama-sama menggunakan hubungan multilateral dan Internasional menggalang dukungan Internasional atas Kemerdekaan Palestina di Wilayahnya sendiri," ungkapnya.
(cip)
Lihat Juga :
