Pegawai KPK Ungkap Sejumlah Pertanyaan Aneh dalam Tes Wawasan Kebangsaan
Sabtu, 15 Mei 2021 - 21:00 WIB
loading...
Sejumlah pertanyaan yang dirasakan aneh, diungkap langsung oleh salah satu pegawai KPK, Tata Khoiriyah yang mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pertanyaan yang dirasakan aneh, diungkap langsung oleh salah satu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tata Khoiriyah yang mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sampah pada akhirnya ada 75 pegawai KPK yang dinyarakan tidak loos TWK.
Baca juga: Apabila Merasa Dirugikan, Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Bisa Gugat ke PTUN
Tata menuturkan, bermula saat seluruh pegawai mengikuti sosialisasi Perkom Nomor 1 Th. 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. Sosialisasi ini diisi oleh Pimpinan dan Biro SDM melalui webinar pada tangga 17 Februari 2021.
Baca juga: Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Diharapkan Berjiwa Besar
Ia diwajibkan mengikuti serangkaian TWK mulai dari tes tertulis dan wawancara menggunakan alat Indeks Moderasi Bernegara (IMB) yang digunakan TNI AD. Aspek tes tertulis IMB yang menjadi penilaian adalah Integritas, Netralitas ASN, antiradikalisme. Sedangkan aspek wawancara terkait topik mengenai pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Hendardi Sebut Itu Hal Biasa
Ujian pertama adalah tes tertulis dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021, Tata menyebut ia harus menjawab tiga modul yang berisi 200 soal berbentuk pilihan ganda seputar setuju atau tidak setuju. Ada juga soal berbentuk skala 1-5 dengan 1 adalah sangat dan 5 adalah sangat setuju.
Beberapa soalpun terlihat ambigu bagi Tata. "Buat saya pertanyaan semua orang China itu sama adalah statement ambigu. Apakah yang dimaksd sama itu adalah kulitnya, mukanya, kayanya, baiknya atau jahatnya? Kalau itu yang dimaksud, maka apakah pilihan tidak setuju bisa dianggap berwawasan kebangsaan?" cuitnya dalam akun twitternya @tatakhoriyah, Sabtu (15/5/2021).
Selanjutnya tes tertulis dilanjutkan dengan sesi esai. Peserta diminta untuk memberikan pandangan terhadap kurang lebih 11 pertanyaan. Mulai dari prestasi selama bekerja, tokoh yang mempengaruhi hidup hingga pandangan tentang FPI, HTI, paham komunis dan lain-lain.
Kemudian pada tanggal 25 Maret 2021, tata melanjutkan tes kedua yakni wawancara selama satu jam. Selain pertanyaan mengenai implementasi pancasila. Ada juga pertanyaan lain yang ditanyakan tanpa ada relevansi dengan pekerjaan atau pendalaman pancasila, UUD 45, dll.
Awalnya ditanyakan berapa lama bekerja, apa saja yang dilakukan di KPK, apakah ada masalah dengan atasan atau rekan kerja, implementasi pancasila dalam keseharian seperti apa.
Setelah itu ia ditanya apakah mengucapkan selamat hari raya pada agama lain, jika datang di acara perayaan umat lain seperti apa, jika ada keturunan ekstapol menduduki jabatan publik yang strategis, bagaimana menurutnya.
Lalu tata mulai ditanya ke persoalan pribadi yang menurutnya tidak nyaman. "Apakah sudah menikah? Punya pacar? Pacaran berapa kali? Apakah pacar yang sekarang menuju pernikahan? Apakah pacar sekarang sudah diperkenalkan kepada orang tua? Kalau pacaran ngapain saja. Lanjut pertanyaan menuju keluarga, apakah keluarga ada yang dosen dan PNS? aliran agamanya apa? Ikut organisasi apa? Kalau hari minggu apa aktivitasnya? Terus kalau nemu konten di media sosial tentang radikalisme, pornografi, atau antipemerintah apa yang kamu lakukan," tulis tata.
Setelah mengikuti rangkaian tes pada tanggal 11 Mei 2021 saat Surat Keputusan turun, Tata Khoiriyah masuk kedalam nama yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Muncul berbagai pertanyaan dari benak Tata dimana tidak adanya validitas dan pertanggungjawaban dari proses tersebut. Salah satunya adalah tidak transparansinya nilai dan kurang koordinasinya antara KPK dengan BKN.
"Kenapa TWK ini tidak terbuka scorenya, hasil kesimpulannya apa, dan rekomendasinya apa kepada masing-masing pegawai. Ini kan lumrah kalau ikutan seleksi dimanapun. Kita tahu batas lulus berapa, kita berada di posisi score berapa. Satu lagi, email notifikasi BKN terkait jadwal asesmen, itu tidak dikoordinasikan kepada KPK (yang berwenang dlm hal ini SDM). Karena setelah masuk email BKN, ada email susulan dari SDM yang mengatakan, jangan diisi dulu ya, sambil menunggu informasi lebih lanjut," tulis tata dalam threadnya.
Ia pun berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait permasalahanya tersebut. "Tidak ada kejelasan sampai kapan saya menunggu keputusan lebih lanjut. Sampai sekarang saya masih bingung. Ini bukan sekedar tentang lolos tidak lolosnya, tapi validitas dan pertanggungjawaban dari proses ini. Bingung juga cerita sama keluarga atau rekan sejawat yang menanyakan," tulisnya.
Baca juga: Apabila Merasa Dirugikan, Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Bisa Gugat ke PTUN
Tata menuturkan, bermula saat seluruh pegawai mengikuti sosialisasi Perkom Nomor 1 Th. 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. Sosialisasi ini diisi oleh Pimpinan dan Biro SDM melalui webinar pada tangga 17 Februari 2021.
Baca juga: Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Diharapkan Berjiwa Besar
Ia diwajibkan mengikuti serangkaian TWK mulai dari tes tertulis dan wawancara menggunakan alat Indeks Moderasi Bernegara (IMB) yang digunakan TNI AD. Aspek tes tertulis IMB yang menjadi penilaian adalah Integritas, Netralitas ASN, antiradikalisme. Sedangkan aspek wawancara terkait topik mengenai pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Hendardi Sebut Itu Hal Biasa
Ujian pertama adalah tes tertulis dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021, Tata menyebut ia harus menjawab tiga modul yang berisi 200 soal berbentuk pilihan ganda seputar setuju atau tidak setuju. Ada juga soal berbentuk skala 1-5 dengan 1 adalah sangat dan 5 adalah sangat setuju.
Beberapa soalpun terlihat ambigu bagi Tata. "Buat saya pertanyaan semua orang China itu sama adalah statement ambigu. Apakah yang dimaksd sama itu adalah kulitnya, mukanya, kayanya, baiknya atau jahatnya? Kalau itu yang dimaksud, maka apakah pilihan tidak setuju bisa dianggap berwawasan kebangsaan?" cuitnya dalam akun twitternya @tatakhoriyah, Sabtu (15/5/2021).
Selanjutnya tes tertulis dilanjutkan dengan sesi esai. Peserta diminta untuk memberikan pandangan terhadap kurang lebih 11 pertanyaan. Mulai dari prestasi selama bekerja, tokoh yang mempengaruhi hidup hingga pandangan tentang FPI, HTI, paham komunis dan lain-lain.
Kemudian pada tanggal 25 Maret 2021, tata melanjutkan tes kedua yakni wawancara selama satu jam. Selain pertanyaan mengenai implementasi pancasila. Ada juga pertanyaan lain yang ditanyakan tanpa ada relevansi dengan pekerjaan atau pendalaman pancasila, UUD 45, dll.
Awalnya ditanyakan berapa lama bekerja, apa saja yang dilakukan di KPK, apakah ada masalah dengan atasan atau rekan kerja, implementasi pancasila dalam keseharian seperti apa.
Setelah itu ia ditanya apakah mengucapkan selamat hari raya pada agama lain, jika datang di acara perayaan umat lain seperti apa, jika ada keturunan ekstapol menduduki jabatan publik yang strategis, bagaimana menurutnya.
Lalu tata mulai ditanya ke persoalan pribadi yang menurutnya tidak nyaman. "Apakah sudah menikah? Punya pacar? Pacaran berapa kali? Apakah pacar yang sekarang menuju pernikahan? Apakah pacar sekarang sudah diperkenalkan kepada orang tua? Kalau pacaran ngapain saja. Lanjut pertanyaan menuju keluarga, apakah keluarga ada yang dosen dan PNS? aliran agamanya apa? Ikut organisasi apa? Kalau hari minggu apa aktivitasnya? Terus kalau nemu konten di media sosial tentang radikalisme, pornografi, atau antipemerintah apa yang kamu lakukan," tulis tata.
Setelah mengikuti rangkaian tes pada tanggal 11 Mei 2021 saat Surat Keputusan turun, Tata Khoiriyah masuk kedalam nama yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Muncul berbagai pertanyaan dari benak Tata dimana tidak adanya validitas dan pertanggungjawaban dari proses tersebut. Salah satunya adalah tidak transparansinya nilai dan kurang koordinasinya antara KPK dengan BKN.
"Kenapa TWK ini tidak terbuka scorenya, hasil kesimpulannya apa, dan rekomendasinya apa kepada masing-masing pegawai. Ini kan lumrah kalau ikutan seleksi dimanapun. Kita tahu batas lulus berapa, kita berada di posisi score berapa. Satu lagi, email notifikasi BKN terkait jadwal asesmen, itu tidak dikoordinasikan kepada KPK (yang berwenang dlm hal ini SDM). Karena setelah masuk email BKN, ada email susulan dari SDM yang mengatakan, jangan diisi dulu ya, sambil menunggu informasi lebih lanjut," tulis tata dalam threadnya.
Ia pun berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait permasalahanya tersebut. "Tidak ada kejelasan sampai kapan saya menunggu keputusan lebih lanjut. Sampai sekarang saya masih bingung. Ini bukan sekedar tentang lolos tidak lolosnya, tapi validitas dan pertanggungjawaban dari proses ini. Bingung juga cerita sama keluarga atau rekan sejawat yang menanyakan," tulisnya.
(maf)
Lihat Juga :
