Serang Busyro Muqoddas, Jokowi Dinilai Perlu Tertibkan Ngabalin

Sebab, kata dia, otoritarianisme melarang protes dan kritik. Dia berpendapat bahwa narasi otoritarianisme harus satu arah dan mutlak, tak ada pendapat lain, juga tak ada dialog. Dia melanjutkan di negara ini, kritik juga sah dan dijamin konstitusi sebagai bagian dari hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas.

"Karena itu, respons terhadap kritik pun harus elegan dan berhikmat. Merespons kritik dengan menyerang personal bukan tindakan yang baik dan bijaksana. Itu perilaku yang minim etika dan tak terpuji. Apalagi jika itu dilakukan oleh seorang pejabat negara pembantu Presiden," terangnya.

Lebih lanjut dia menuturkan respons yang menyerang personal secara tak langsung menunjukkan kepanikan negara. Jadi, kata dia, bukan sekadar kepanikan pejabat yang bersangkutan. Baca juga: Sebut Busyro Muqoddas Berotak Sungsang, Ngabalin Picu Kemarahan Warga Muhammadiyah

"Karena itu, Presiden harus melakukan tindakan nyata. Tak boleh dibiarkan. Agar ada efek jera. Paling tidak agar pejabat bersangkutan tahu bahwa suaranya adalah suara Presiden, juga suara negara, bukan suaranya sendiri. Sehingga harus lebih hati-hati dan yang penting tak diulangi di kemudian hari," tutupnya.