Doni Monardo Tegaskan Status Darurat Bencana Masih Berlaku Selama Pandemi
loading...
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, status darurat bencana masih berlaku selama pandemi Corona. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penyebaran virus Corona (Covid-19) masih tinggi di Indonesia. Situasi ini membuat semua dalam ketidakpastian.Hal itu pula yang membuat Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 belum akan mengakhiri status Keadaan darurat bencana. Dalam jadwal status itu berakhir pada 29 Mei 2020. Status itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020, pada 13 April lalu.
“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Kepres Nomor 12 Tahun 2020. Selama Kepres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Naik Menjadi 858 Orang)
Ada dua indikator yang menentukan status keadaan darurat itu. Pertama, penyebaran virus Sars Cov-II yang masih terjadi, menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi. (Baca juga: Kasus Corona di Indonesia Bertambah 634 Orang, Total 20.796 Pasien)
Berdasarkan indikator itu wajar status keadaan darurat tetap dipertahankan. Sampai saat ini, jumlah orang yang positif Covid-19 terus bertambah. Dalam sebulan terakhirnya penularan dari transmisi lokal meningkat.
Kedua, keadaan darurat itu bergantung juga dengan status global pandemi yang ditetapkan World Health Organization (WHO) pada 11 Maret lalu. “Selama pandemi global belum berakhir, vaksin, dan obat belum ditemukan, maka masih diperlukan status bencana nasional untuk Covid-19,” ucap Doni.
Mantan Pangdam Pattimura itu menjelaskan status yang diberlakukan menggunakan sejumlah parameter, seperti jumlah korban dan ekonomi yang meningkat setiap harinya. Selain itu, pemerintah melihat ancaman di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan politik. “Masih berlakunya status bencana nasional itu menunjukkan negara hadir untuk melindungi warganya,” katanya.
“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Kepres Nomor 12 Tahun 2020. Selama Kepres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Naik Menjadi 858 Orang)
Ada dua indikator yang menentukan status keadaan darurat itu. Pertama, penyebaran virus Sars Cov-II yang masih terjadi, menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi. (Baca juga: Kasus Corona di Indonesia Bertambah 634 Orang, Total 20.796 Pasien)
Berdasarkan indikator itu wajar status keadaan darurat tetap dipertahankan. Sampai saat ini, jumlah orang yang positif Covid-19 terus bertambah. Dalam sebulan terakhirnya penularan dari transmisi lokal meningkat.
Kedua, keadaan darurat itu bergantung juga dengan status global pandemi yang ditetapkan World Health Organization (WHO) pada 11 Maret lalu. “Selama pandemi global belum berakhir, vaksin, dan obat belum ditemukan, maka masih diperlukan status bencana nasional untuk Covid-19,” ucap Doni.
Mantan Pangdam Pattimura itu menjelaskan status yang diberlakukan menggunakan sejumlah parameter, seperti jumlah korban dan ekonomi yang meningkat setiap harinya. Selain itu, pemerintah melihat ancaman di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan politik. “Masih berlakunya status bencana nasional itu menunjukkan negara hadir untuk melindungi warganya,” katanya.
(cip)
Explore More