Patuhi Prokes untuk Hindari Gelombang Kedua Pandemi
Senin, 10 Mei 2021 - 15:00 WIB
loading...
Bambang Soesatyo. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/ Wakil Ketua Umum Partai Golkar
KETIKA durasi pandemi Covid-19 kian sulit diprediksi, kepatuhan publik pada protokol kesehatan (Prokes) tetap saja memprihatinkan. Kini, semua pihak yang peduli mulai waswas, karena ada potensi terjadinya lonjakan kasus baru akibat mobilitas masyarakat melanggar ketentuan larangan mudik.
Kecemasan itu wajar. Apalagi, seperti telah dikemukakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, telah muncul klaster baru dari kegiatan masyarakat di perkantoran, kegiatan buka puasa bersama (Bukber), tarawih dan pergerakan mudik. Akibatnya, jelang akhir April 2021, terjadi pula kencenderungan melonjaknya jumlah kasus baru. Laporan dari sejumlah kota/kabupaten di pulau Jawa telah mengonfirmasi kecenderungan ini.
Semua tentu berharap pengalaman buruk seperti yang terjadi di India tidak terjadi di dalam negeri. Namun, perkembangan pandemi Covid-19 pasca periode libur Idul Fitri 2021 memang patut diwaspadai. Indikatornya sudah terlihat dari beberapa temuan. Misalnya, survei oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait mudik 2021 yang menunjukkan bahwa 7 (tujuh) persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 18 juta orang tetap ingin mudik.
Baca juga: Pasar Tanah Abang Kembali Padat, Pengunjung Abaikan Protokol Kesehatan
Jumlahnya memang jauh lebih rendah dibanding jika tidak ada larangan. Jika mudik tidak dilarang, sekitar 33% penduduk akan melakukan perjalanan pulang pulang kampung. Namun, tetap saja jumlah pemudik yang 18 juta orang di tengah pandemi sekarang ini jelas bukan jumlah yang sedikit.
Kalau temuan Kemenhub itu dikaitkan dengan hasil survei Kemenkes, kecemasan banyak orang menjadi sangat beralasan. Survei Kemenkes yang dipublikasikan Selasa (4/5/2021) menyebutkan bahwa ada 55 daerah yang menjadi tujuan mudik (15,32% dari total 359 Kabupaten/Kota). Ada potensi masalah karena pada 55 daerah itu tingkat kepatuhan masyarakat pada prokes, khususnya memakai masker, kurang dari 60%.
Ketua MPR RI/ Wakil Ketua Umum Partai Golkar
KETIKA durasi pandemi Covid-19 kian sulit diprediksi, kepatuhan publik pada protokol kesehatan (Prokes) tetap saja memprihatinkan. Kini, semua pihak yang peduli mulai waswas, karena ada potensi terjadinya lonjakan kasus baru akibat mobilitas masyarakat melanggar ketentuan larangan mudik.
Kecemasan itu wajar. Apalagi, seperti telah dikemukakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, telah muncul klaster baru dari kegiatan masyarakat di perkantoran, kegiatan buka puasa bersama (Bukber), tarawih dan pergerakan mudik. Akibatnya, jelang akhir April 2021, terjadi pula kencenderungan melonjaknya jumlah kasus baru. Laporan dari sejumlah kota/kabupaten di pulau Jawa telah mengonfirmasi kecenderungan ini.
Semua tentu berharap pengalaman buruk seperti yang terjadi di India tidak terjadi di dalam negeri. Namun, perkembangan pandemi Covid-19 pasca periode libur Idul Fitri 2021 memang patut diwaspadai. Indikatornya sudah terlihat dari beberapa temuan. Misalnya, survei oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait mudik 2021 yang menunjukkan bahwa 7 (tujuh) persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 18 juta orang tetap ingin mudik.
Baca juga: Pasar Tanah Abang Kembali Padat, Pengunjung Abaikan Protokol Kesehatan
Jumlahnya memang jauh lebih rendah dibanding jika tidak ada larangan. Jika mudik tidak dilarang, sekitar 33% penduduk akan melakukan perjalanan pulang pulang kampung. Namun, tetap saja jumlah pemudik yang 18 juta orang di tengah pandemi sekarang ini jelas bukan jumlah yang sedikit.
Kalau temuan Kemenhub itu dikaitkan dengan hasil survei Kemenkes, kecemasan banyak orang menjadi sangat beralasan. Survei Kemenkes yang dipublikasikan Selasa (4/5/2021) menyebutkan bahwa ada 55 daerah yang menjadi tujuan mudik (15,32% dari total 359 Kabupaten/Kota). Ada potensi masalah karena pada 55 daerah itu tingkat kepatuhan masyarakat pada prokes, khususnya memakai masker, kurang dari 60%.
Lihat Juga :
