Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Doni Monardo Minta Maaf Tak Ada Mudik Tahun Ini
Jum'at, 07 Mei 2021 - 09:34 WIB
loading...
Petugas kepolisian melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan terkait larangan mudik Lebaran 2021. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan peniadaan mudik menjadi opsi yang diputuskan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus.
Sama halnya dengan momentum liburan sebelumnya, aktivitas mudik juga dinilai berpotensi menimbulkan adanya mobilitas manusia yang sangat berisiko menjadi pemicu terjadinya penularan. Oleh sebab itu, Doni meminta kepada masyarakat untuk memahami dan bersabar atas keputusan politik yang diambil Pemerintah demi melindungi segenap masyarakat di Tanah Air. Baca juga: Doni Ingatkan Semua Pihak Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India
"Jadi mohon maaf yang punya niat mudik tidak bisa terlaksana pada tahun ini. Mohon bersabar, karena ini keputusan politik negara dan ini juga tidak mudah. Tetapi ini berdasarkan data yang dikumpulkan setahun terakhir dan kita mengacu kepada bagaimana upaya bangsa kita melindungi masyarakatnya,” kata Doni dalam keterangan yang diterima, Jumat (7/5/2021). Baca juga: Prokes Covid-19 Harus Diperketat, Survei Kemenag: 94,18% Masyarakat akan Salat Ied
Adapun keputusan pemerintah tersebut adalah sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo, bahwa keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi. "Solus Populi Suprema Lex, Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” jelas Doni.
Kemudian, Doni juga menyampaikan apa yang telah diputuskan pemerintah terkait peniadaan mudik juga merupakan cerminan dan implementasi dari apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga negara. "Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” kata Doni.
Di sisi lain, aturan itu juga mengacu berdasarkan apa yang telah menjadi perintah agama, bahwa suatu hal yang hukumnya sunah dapat dinomor duakan dan kewajiban menjadi prioritas yang harus dijalankan. Adapun maksud tersebut, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, bentuk silaturahmi secara fisik termasuk hal yang disunahkan dan menjaga kesehatan serta keselamatan merupakan kewajiban yang harus diutamakan. "Hukum agama, kita harus ikuti dan memahami bahwa yang sunah ini harus dinomor duakan. Silaturahmi itu sunah tetapi menjaga kesehatan menjaga keselamatan adalah wajib,” jelas Doni.
Dari beberapa poin tersebut, Doni mengatakan tugas utama yang harus dilakukan saat ini adalah saling memberikan nasehat dan literasi yang baik agar masyarakat dapat lebih bersabar. "Tugas kita adalah saling menasehati agar kita semua bersabar. Jangan sampai ada yang tertekan,” kata Doni.
Sama halnya dengan momentum liburan sebelumnya, aktivitas mudik juga dinilai berpotensi menimbulkan adanya mobilitas manusia yang sangat berisiko menjadi pemicu terjadinya penularan. Oleh sebab itu, Doni meminta kepada masyarakat untuk memahami dan bersabar atas keputusan politik yang diambil Pemerintah demi melindungi segenap masyarakat di Tanah Air. Baca juga: Doni Ingatkan Semua Pihak Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India
"Jadi mohon maaf yang punya niat mudik tidak bisa terlaksana pada tahun ini. Mohon bersabar, karena ini keputusan politik negara dan ini juga tidak mudah. Tetapi ini berdasarkan data yang dikumpulkan setahun terakhir dan kita mengacu kepada bagaimana upaya bangsa kita melindungi masyarakatnya,” kata Doni dalam keterangan yang diterima, Jumat (7/5/2021). Baca juga: Prokes Covid-19 Harus Diperketat, Survei Kemenag: 94,18% Masyarakat akan Salat Ied
Adapun keputusan pemerintah tersebut adalah sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo, bahwa keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi. "Solus Populi Suprema Lex, Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” jelas Doni.
Kemudian, Doni juga menyampaikan apa yang telah diputuskan pemerintah terkait peniadaan mudik juga merupakan cerminan dan implementasi dari apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga negara. "Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” kata Doni.
Di sisi lain, aturan itu juga mengacu berdasarkan apa yang telah menjadi perintah agama, bahwa suatu hal yang hukumnya sunah dapat dinomor duakan dan kewajiban menjadi prioritas yang harus dijalankan. Adapun maksud tersebut, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, bentuk silaturahmi secara fisik termasuk hal yang disunahkan dan menjaga kesehatan serta keselamatan merupakan kewajiban yang harus diutamakan. "Hukum agama, kita harus ikuti dan memahami bahwa yang sunah ini harus dinomor duakan. Silaturahmi itu sunah tetapi menjaga kesehatan menjaga keselamatan adalah wajib,” jelas Doni.
Dari beberapa poin tersebut, Doni mengatakan tugas utama yang harus dilakukan saat ini adalah saling memberikan nasehat dan literasi yang baik agar masyarakat dapat lebih bersabar. "Tugas kita adalah saling menasehati agar kita semua bersabar. Jangan sampai ada yang tertekan,” kata Doni.
(cip)
Lihat Juga :
