DPR Segera Panggil Risma Terkait 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos
Rabu, 05 Mei 2021 - 10:24 WIB
loading...
A
A
A
Bukhori mengatakan, Komisi VIII DPR memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.Baca juga: Eks Jubir KPK Febri Diansyah: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Ya Koruptor
Selain itu, dia juga heran dengan tindakan yang dinilainya sepihak dari Mensos. Sebab, selama ini Fraksi PKS di Komisi VIII acapkali mempertanyakan ihwal akurasi data DTKS, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memadai.
“PKS selalu mengkritisi persoalan data penerima bansos. Namun tidak pernah memperoleh tanggapan yang memadai. Kami pun turut terkejut dengan adanya temuan data ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, dia tidak menafikan fakta bahwa terdapat persoalan data ganda penerima bansos di dalam data milik Kementerian Sosial. Persoalan inclusion error dan exclusion error adalah masalah yang kompleks dan sedang dalam tahap pembenahan. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR.
“Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.Baca juga: Eks Jubir KPK Febri Diansyah: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Ya Koruptor
Selain itu, dia juga heran dengan tindakan yang dinilainya sepihak dari Mensos. Sebab, selama ini Fraksi PKS di Komisi VIII acapkali mempertanyakan ihwal akurasi data DTKS, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memadai.
“PKS selalu mengkritisi persoalan data penerima bansos. Namun tidak pernah memperoleh tanggapan yang memadai. Kami pun turut terkejut dengan adanya temuan data ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, dia tidak menafikan fakta bahwa terdapat persoalan data ganda penerima bansos di dalam data milik Kementerian Sosial. Persoalan inclusion error dan exclusion error adalah masalah yang kompleks dan sedang dalam tahap pembenahan. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR.
Lihat Juga :
