Indonesia Bukan India, Pilkada Serentak 2020 Sudah Membuktikan

Mendagri Tito Karnavian mengaku dalam proses persiapan Pilkada ada sedikit kecemasan karena tidak ingin Pilkada justru memicu potensi penyebaran Covid-19. Namun, pada akhirnya lewat aturan dan pelkansanan prokes serta mobilisasi sekuruh elemen di daerah Pilkada serentak 2020 berlangsung aman Covid. Pasalnya, semua pihak mendukung, mulai dari pihak penyelenggara, DPR RI, pemerintah pusat, Pemda, Forkompimda dan semua stakeholder, termasuk media massa. Dukungan juga datang dari tokoh-tokoh masyarakat serta secara teratur untuk memantau pelaksanaan Pilkada yang taat prokes dengan 3 M plus 2M yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 mencapai 76,13%.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan angka Partisipasi masyarakat ini menunjukkan pemilih Indonesia yang setia dan kooperatif terhadap agenda elektoral. Kondisi pandemi Covid-19, kata dia, ternyata tak menghalangi pemilih untuk mengalirkan suara karena adanya prokes ketat.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada dengan prokes ketat, Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di tingkat nasional bahkan internasional. Salah satu apresiasi mengalir dari Amerika Serikat.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 mendapat apresiasi dari Duta Besar Amerika Serikat Sung Kim. Adapun, kata Tito, jumlah partisipasi pemilih di Pilkada 2020 mencapai 76,09% mendekati target sebesar 77,5%. "Mereka (AS) menyampaikan selamat kepada Indonesia, karena selain tertib saat pemungutan suara, kampanye juga, voters turnout ini luar biasa bagi mereka," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Kamis (21/1/2021).

Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menyampaikan selamat atas keberhasilan Pilkada 2020. "Saya ingin mengucapkan selamat atas suksesnya pemilihan (kepala) daerah yang baru lalu. Sungguh menakjubkan bagi saya kesuksesan tersebut," jelas Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y Kim saat melakukan kunjungan kehormatan ke Kantor Kemendagri, seperti dikutip dari Sindonews.com (21/1/2021).

Lalu, walau sama-sama melaksanakan hajatan politik di tengah pandemi, kenapa India dan Indonesia berbeda. Di Indonesia, pilkada tidak menjadi ajang penularan Covid, sementara di India, pemilihan kepala daerah menjadi ajang penularan Covid yang sangat parah. Jawabannya adalah India lengah.

Hajatan politik di India tanpa dibarengi dengan prokes yang ketat. Tanpa intervensi, sehingga disiplin atas prokes oleh masyarakat dan kontestan pemilu nyaris tak ada.

Lewat Pilkada 2020, Indonesia telah membuktikan bisa mengendalikan covid lewat disiplin masyarakat untuk 3 M plus menghindari kerumunan. Tapi tak boleh lengah seperti yang saat ini terjadi di India.
Khususnya di ritual lain seperti jelang mudik.

Sama degan Pilkada, di mana Kemendagri memobilisasi KDH dan jajaran di daerahnya, maka daerah harus bergerak cepat memakai pola pilkada agar sukses kendalikan Covid jelang Lebaran. Pelajaran kontras dari India jangan terjadi. Karena Indonesia sudah relatif berhasil dalam pilkada sementara India gagal. Apalagi dengan ditemukannya mutasi virus Covid yang sudah menyerang berbagai negara seperti India, UK dan Thailand.