THR PNS Tidak Full, Anis Minta Pemerintah Bikin Kebijakan Adil
Senin, 03 Mei 2021 - 10:14 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS tahun 2021 diberikan namun tidak full atau penuh. THR bagi PNS hanya gaji pokok dan tunjangan melekat.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menuturkan kondisi itu cukup mengkhawatirkan karena akan memengaruhi daya beli PNS. Hal tersebut disebabkan tunjangan kinerja sangat besar peranannya dalam komponen take home pay PNS.
"Tunjangan kinerja yang diakumulasi dengan THR, idealnya berdampak pada lonjakan konsumsi rumah tangga," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Senin (3/5/2021).
Baca juga: Puasa, Sedekah, THR, dan Pemulihan Ekonomi
Diketahui, total PNS di Indonesia sekitar 4 juta orang. Jumlah itu dinilai sangat besar dampaknya terhadap kekuatan konsumsi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia berharap, ekonomi bisa tumbuh positif pada triwulan II-2021 karena masyarakat sudah terlalu lama terjebak dalam krisis pandemi Covid-19. "Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga ditentukan oleh pendapatan," ujar Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menuturkan kondisi itu cukup mengkhawatirkan karena akan memengaruhi daya beli PNS. Hal tersebut disebabkan tunjangan kinerja sangat besar peranannya dalam komponen take home pay PNS.
"Tunjangan kinerja yang diakumulasi dengan THR, idealnya berdampak pada lonjakan konsumsi rumah tangga," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Senin (3/5/2021).
Baca juga: Puasa, Sedekah, THR, dan Pemulihan Ekonomi
Diketahui, total PNS di Indonesia sekitar 4 juta orang. Jumlah itu dinilai sangat besar dampaknya terhadap kekuatan konsumsi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia berharap, ekonomi bisa tumbuh positif pada triwulan II-2021 karena masyarakat sudah terlalu lama terjebak dalam krisis pandemi Covid-19. "Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga ditentukan oleh pendapatan," ujar Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Lihat Juga :
