DPR Tegaskan Prokes Harga Mati, Antisipasi Gelombang Kedua Corona

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo prihatin dengan pernyataan organisasi kesehatan dunia, WHO bahwa pandemi virus Corona (Covid-19) makin sulit diatasi dan tren kenaikannya sangat signifikan. Dia pun prihatin dengan gelombang tsunami virus Corona yang terjadi di India.



Rahmad menuturkan, saran ini sudah banyak disampaikan teman-teman pengamat maupun para pakar yang membidangi dari sisi kesehatan masayarakat, dan kasus di India itu sangat munkin bisa terjadi di Indonesia, karena kondisi India dan Indonesia hampir mirip. Sehingga, pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus belajar dari India yang Perdana Menterinya sudah mengklaim bahwa India sudah mencapai herd immunity, meskipun itu semu.

"Kebahagiaan dan euforia yang berlebih itu semu, ternyata semu, artinya apa yang terjadi, acara politik di sana jutaan yang beredar di masyarakat, kemudian acara keagamaan yang kita tahu bersama yang begitu banyak, jutaan yang tanpa masker, tanpa protokol kesehatan, nah dampaknyaa kita tahu bersama akibatnya kita ketahui di media sekarang ini, banyak keluarga yang kesulitan untuk sebatas untuk mengubur untuk membakar mayat," terangnya.

"Kalau dari mereka ya kita menjadi pilu, kita sebagai warga dunia, warga masyarakat kita juga ikut pilu begitu melihat, mendengar dan menyaksikan kejadian yang terjadi di India," imbuh Rahmad.

Oleh karena itu, kata Rahmad, masyarakat tidak ber-euforia dengan vaksinasi, di samping vaksin itu bukan segala-galanya, vaksin tidak membebaskan dari virus, vaksin juga tidak menyebabkan kita kebal dari virus. Kemudian, protokol kesehatan (prokes) Covid-19 adalah harga mati untuk menjaga diri dari Corona.

"Kemarin ada juga sempat viral di media, bahwa vaksin itu kalau sebelum virusnya itu stabil bermutasi masih terus mengalami satu guncangan menyerang, oleh karena itu saya kira protokol-protokol kesehatan menjadi harga mati," tegasnya.

"Serta, bagaimana menegakkan secara bersama-sama protokol kegiatan itu kita jalankan dengan benar, tanpa protokol kesehatan maka tanpa kewibawaan. Termasuk mendukung kebijakan larangan mudik," pungkasnya.