Sejumlah Syarat Pemilu Bisa Dijalankan dengan Adil dan Jujur
Senin, 26 April 2021 - 09:56 WIB
loading...
A
A
A
Suparji Achmad mengatakan, keadilan pemilu (electoral justice) meliputi sarana dan mekanisme yang menjamin bahwa proses pemilu tidak dirusak oleh penyimpangan dan bertujuan untuk menegakkan keadilan pemilu.
"Termasuk di dalam mekanisme keadilan pemilu adalah pencegahan sengketa pemilu, mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa secara kelembagaan serta mekanisme penyelesaian sengketa informal atau alternatif," terangnya.
Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, DPR dan pemerintah sudah bersepakat tidak merevisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, mau tidak mau kita harus menggunakan UU yang eksisting, yaitu UU No 7 tahun 2017, dan UU No 10 tahun 2016 yang telah diperbaharui menjadi UU No 6 Tahun 2020 tentang Pemilukada.
"Walaupun harus kita akui untuk memperbaiki kualitas pemilu termasuk untuk mewujudkan keadilan pemilu banyak hal yang perlu diperbaiki melalui perubahan UU," katanya.
Menurutnya, perlu ada kesadaran baru dari publik. Bahwa tidak akan maksimal untuk mewujudkan keadilan pemilu kalau perilaku kita tidak diubah. Misalnya, kalau selama ini penyelenggara pemilu dipertanyakan independensinya, kapasitasnya, mari bersama-sama kita perbaiki.
Kalau masyarakat untuk bisa menggunakan hak suaranya diimingi materi, ayo jangan dilakukan lagi. Dan masih banyak lagi. "Itulah yang perlu kita lakukan untuk rekontruksi pemilu 2024. Tanpa itu menurut saya norma, mekanisme, kegiatan yang ada di dalam UU itu tidak akan mewujud kalau kita sebagai aktor tidak melakukan perubahan perilaku kita," tandasnya.
"Termasuk di dalam mekanisme keadilan pemilu adalah pencegahan sengketa pemilu, mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa secara kelembagaan serta mekanisme penyelesaian sengketa informal atau alternatif," terangnya.
Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, DPR dan pemerintah sudah bersepakat tidak merevisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, mau tidak mau kita harus menggunakan UU yang eksisting, yaitu UU No 7 tahun 2017, dan UU No 10 tahun 2016 yang telah diperbaharui menjadi UU No 6 Tahun 2020 tentang Pemilukada.
"Walaupun harus kita akui untuk memperbaiki kualitas pemilu termasuk untuk mewujudkan keadilan pemilu banyak hal yang perlu diperbaiki melalui perubahan UU," katanya.
Menurutnya, perlu ada kesadaran baru dari publik. Bahwa tidak akan maksimal untuk mewujudkan keadilan pemilu kalau perilaku kita tidak diubah. Misalnya, kalau selama ini penyelenggara pemilu dipertanyakan independensinya, kapasitasnya, mari bersama-sama kita perbaiki.
Kalau masyarakat untuk bisa menggunakan hak suaranya diimingi materi, ayo jangan dilakukan lagi. Dan masih banyak lagi. "Itulah yang perlu kita lakukan untuk rekontruksi pemilu 2024. Tanpa itu menurut saya norma, mekanisme, kegiatan yang ada di dalam UU itu tidak akan mewujud kalau kita sebagai aktor tidak melakukan perubahan perilaku kita," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
