Butuh Konsistensi Kolaborasi Seluruh Elemen agar Indonesia Bebas Sampah

JAKARTA - Berbagai pihak memastikan butuh konsistensi kolaborasi seluruh elemen dari tingkat pusat hingga tingkat daerah agar benar-benar mewujudkan Indonesia bebas sampah pada tahun 2025 seperti yang dicanangkan pemerintah.

Hal ini terungkap saat peluncuran buku Tata Kelola Persampahan di Indonesia dan diskusi dengan tema Implementasi Ekonomi Sirkuler Menuju Indonesia Bebas Sampah, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (22/4/2021) sore.

Buku diterbitkan dan acara diselenggarakan oleh tiga pihak yang bekerjasama, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, dan Dana Mitra Lingkungan (DML).

Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Novrizal Tahar menyatakan, isu dan permasalahan sampah menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Apalagi permasalahan sampah merupakan permasalahan multidimensi. Karenanya tutur dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan agar Indonesia bebas dari sampah pada tahun 2025. Bahkan Presiden telah menyampaikan juga bahwa Indonesia menargetkan tahun 2025 pengolahan sampah rumah tangga bisa dilakukan 100%.

"Kolaborasi antara semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, juga masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Presiden sudah menyampaikan bahwa target kita tahun 2025 Indonesia bebas sampah," tegas Novrizal saat acara berlangsung.

Dia membeberkan, buku yang diterbitkan da diluncurkan merupakan hasil rangkuman dari seminar dan webinar yang diselenggarakan pada tahun 2020 atas kerja sama sejumlah pihak. Di antaranya KLHK, Kementerian PUPR, DML, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Permasalah yang dibahas untuk didapatkan solusi atau penyelesaian berkaitan dengan sampah dari hulu ke hilir. Novrizal memastikan, pihaknya akan menyebarkan buku berjudul Tata Kelola Persampahan di Indonesia akan disebarkan ke seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

"Supaya bisa menjadi jadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam tata kelola dan penyelesaian permasalahan sampah di daerah masing-masing. Buku ini juga sebagai bentuk literasi bagi masyarakat dengan terkait persampahan," ucapnya.

Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Prasetyo menjelaskan, berbagai pengalaman dan keahlian yang disampaikan para pihak dan telah tercantum dalam buku tersebut dan bisa menjadi pijakan untuk penyelesaian permasalahan sampah.

Karena itu, lanjut dia, buku ini bisa bermanfaat bagi para pihak yang terkait untuk memberikan kontribusi nyata. "Kami ingin buku ini dijadikan sebagai bahan dimanfaatkan oleh para pihak bergerak di bidang persampahan. Karena, sampah ini bukan barang buangan saja ini ada material sampah yang punya nilai ekonomi maupun bisa dimanfaatkan untuk energi listrik," kata Prasetyo.

Menurut Ketua Dewan Pembina Dana Mitra Lingkungan (DML) Agustanzil Sjahroezah, semua pihak termasuk masyarakat umum harus memahami bahwa sampah bukan permasalahan pemerintah saja tapi menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa.

Dia menuturkan, penyelesaian sampah dalam konteks tata kelola persampahan di Indonesia memang "susah-susah gampang". Musababnya masih ada pihak-pihak yang menganggap sampah adalah masalah sepele. Padahal jika tidak dikelola dengan baik, maka pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi banyak aspek. Karenanya Agustanzil mengatakan, sebagai Mitra pemerintah maka DML mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap konsisten bergandengan tangan.

"Sampah kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, ada peraturannya, anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaannya, dan ditunjang dengan teknologi, maka bisa mendapat nilai tambah. Jadi kita sebagai bangsa yang cerdas bisa memanfaatkan sampah terkelola dengan baik," kata Agustanzil.