Negara Safe Haven Bikin Koruptor Anteng
loading...
A
A
A
JAKARTA - Upaya perburuan koruptor Indonesia dan aset-asetnya seringkali tak berjalan mulus. Para koruptor lebih cerdik dengan berlindung di negara-negara yang memberikan pengamanan atas keberadaan dan aset mereka atau dikenal dengan safe haven .
Singapura dikenal menjadi salah satu safe haven bagi para pelaku kejahatan ekonomi dunia. Banyak koruptor Indonesia pun ngumpet di Singapura. Padahal, Indonesia dan Singapura telah mendiskusikan perjanjian ekstradisi.
Namun langkah ini masih mentok. Pemicunya, Singapura mengajukannya bersamaan perjanjian pertahanan (defense cooperation agreement/DCA). Dalam rancangan perjanjian ini, Singapura meminta Indonesia memberi tempat untuk melakukan latihan militer. Hal ini pun mendapat penolakan keras dari DPR.
Sebenarnya negara-negara di dunia melalui G20 pada 2012 sudah menyatakan prinsip bersama menentang safe haven ketika konferensi di Meksiko. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin G20 berkomitmen mencegah korupsi.
"Negara anggota G20 juga menolak menjadi safe haven dan mendukung perilaku seperti itu," demikian pernyataan G20.
Selain itu, negara-negara anggota APEC juga sudah memiliki kesepakatan untuk tidak menjadi safe haven dalam konferensi di Bangkok, pada 2018 lalu. Negara-negara APEC membangun komitmen politik untuk tidak menjadi safe haven menampung hasil korupsi. "Anggota APEC juga memberikan kerja sama dan bantuan teknis untuk memerangi korupsi dan perampasan aset atas dasar saling menghormati dan membangun kepercayaan," demikian keterangan APEC.
Selain Singapura, surga safe haven para koruptor dunia adalah Swiss, Panama, the Seychelles, Palau. Cayman Islands dan Amerika Serikat. Cayman Islands menduduki peringkat pertama sebagai negara yang berkontribusi terhadap penyembunyiaan finansial. Itu dikaitkan dengan negara yang digunakan untuk menyimpan hasil kejahatan dan investor yang ingin menyembunyikan kekayaannya.
Cayman Islands, yang dekat dengan Kuba menjadi pusat kerahasiaan keuangan karena memiliki lebih dari 100.000 perusahaan yang sangat kontras dengan jumlah penduduknya. Cayman Islands memang menarik perhatian dari pemilik uang haram di seluruh dunia. Negara itu tidak memberlakukan pajak bagi korporasi.
Singapura dikenal menjadi salah satu safe haven bagi para pelaku kejahatan ekonomi dunia. Banyak koruptor Indonesia pun ngumpet di Singapura. Padahal, Indonesia dan Singapura telah mendiskusikan perjanjian ekstradisi.
Namun langkah ini masih mentok. Pemicunya, Singapura mengajukannya bersamaan perjanjian pertahanan (defense cooperation agreement/DCA). Dalam rancangan perjanjian ini, Singapura meminta Indonesia memberi tempat untuk melakukan latihan militer. Hal ini pun mendapat penolakan keras dari DPR.
Sebenarnya negara-negara di dunia melalui G20 pada 2012 sudah menyatakan prinsip bersama menentang safe haven ketika konferensi di Meksiko. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin G20 berkomitmen mencegah korupsi.
"Negara anggota G20 juga menolak menjadi safe haven dan mendukung perilaku seperti itu," demikian pernyataan G20.
Selain itu, negara-negara anggota APEC juga sudah memiliki kesepakatan untuk tidak menjadi safe haven dalam konferensi di Bangkok, pada 2018 lalu. Negara-negara APEC membangun komitmen politik untuk tidak menjadi safe haven menampung hasil korupsi. "Anggota APEC juga memberikan kerja sama dan bantuan teknis untuk memerangi korupsi dan perampasan aset atas dasar saling menghormati dan membangun kepercayaan," demikian keterangan APEC.
Selain Singapura, surga safe haven para koruptor dunia adalah Swiss, Panama, the Seychelles, Palau. Cayman Islands dan Amerika Serikat. Cayman Islands menduduki peringkat pertama sebagai negara yang berkontribusi terhadap penyembunyiaan finansial. Itu dikaitkan dengan negara yang digunakan untuk menyimpan hasil kejahatan dan investor yang ingin menyembunyikan kekayaannya.
Cayman Islands, yang dekat dengan Kuba menjadi pusat kerahasiaan keuangan karena memiliki lebih dari 100.000 perusahaan yang sangat kontras dengan jumlah penduduknya. Cayman Islands memang menarik perhatian dari pemilik uang haram di seluruh dunia. Negara itu tidak memberlakukan pajak bagi korporasi.