BAP DPD RI dan Komnas HAM Bahas Penanganan Akibat Penambangan Timah Kabupaten Bangka
Rabu, 21 April 2021 - 21:28 WIB
loading...
A
A
A
Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam mengungkapkan akan menindaklanjuti aduan terkait penanganan konflik akibat penambangan timah Kabupaten Bangka. Hal tersebut dilakukan usai rapat audiensi hari ini dengan berbagai lintas K/L yang juga sudah memberikan rekomendasi akan permasalahan ini.
"Rapat ini penting kami adakan, kami melihat berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan K/L sangat kaya, sebagai bekal kami segera turun ke lapangan untuk memperdalam fakta aktual yang terjadi, karena pengaduan dari masalah itu berbeda-beda seperti aduan dari nelayan, petani, lingkungan dan lainnya" ucap Choirul.
Sementara itu, Deputi III Kemenkopolhukam melalui Staf Ahli Bidang Wilayah dan Kemaritiman M Yusuf menjelaskan persoalan ini tentang gesekan kegiatan penambangan ilegal dengan penangkapan ikan.
"Masalahnya tidak hanya kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan, tapi juga dampaknya bagi kehidupan nelayan di sana," ucapnya.
Turut hadir pada rapat ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
"Rapat ini penting kami adakan, kami melihat berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan K/L sangat kaya, sebagai bekal kami segera turun ke lapangan untuk memperdalam fakta aktual yang terjadi, karena pengaduan dari masalah itu berbeda-beda seperti aduan dari nelayan, petani, lingkungan dan lainnya" ucap Choirul.
Sementara itu, Deputi III Kemenkopolhukam melalui Staf Ahli Bidang Wilayah dan Kemaritiman M Yusuf menjelaskan persoalan ini tentang gesekan kegiatan penambangan ilegal dengan penangkapan ikan.
"Masalahnya tidak hanya kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan, tapi juga dampaknya bagi kehidupan nelayan di sana," ucapnya.
Turut hadir pada rapat ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
(atk)
Lihat Juga :
