Riset Indonesia- Jerman, 86 Persen Masyarakat Dukung Larangan Mudik
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:19 WIB
loading...
Kebijakan larangan mudik didukung mayoritas masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah menyebar di 210 negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi tantangan multidimensi bagi pemerintah dan juga masyarakat. Di Indonesia, perhatian pemerintah melalui kebijakan work from home (WFH) dan pembelajaran melalui daring telah dilakukan sejak bulan Maret 2020.
Setelah tiga bulan berjalan pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada peningkatan masalah berbagai sektor yang muncul pada satu waktu, sektor kesehatan, ekonomi, sektor politik maupun sektor sosial.
Ketika bulan Mei tiba, bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah dan masyarakat kembali dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan yang sulit.
Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pemerintah berhadapan dengan aktivitas salat taraweh dan mudik yang biasa dilakukan pada bulan puasa dan lebaran. Kebijakan dan himbauan untuk taraweh di rumah dan jangan mudik telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Bagaimana respon dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait hal tersebut pada khususnya dan penanganan pandemic Covid-19 umumnya?
Hasil riset, yang dilakukan kerjasama dari peneliti dari Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Pancasila Jakarta, FIKOM UNPAD Bandung, dan Department of Empirical Media Research and Political Communication Technische, Universtät Ilmenau di Jerman, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi penyebaran virus Corona dengan pelarangan mudik ternyata mendapatkan dukungan mayoritas. Sebanyak 86% responden di seluruh Indonesia mendukung kebijakan pelarangan mudik.
Setelah tiga bulan berjalan pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada peningkatan masalah berbagai sektor yang muncul pada satu waktu, sektor kesehatan, ekonomi, sektor politik maupun sektor sosial.
Ketika bulan Mei tiba, bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah dan masyarakat kembali dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan yang sulit.
Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pemerintah berhadapan dengan aktivitas salat taraweh dan mudik yang biasa dilakukan pada bulan puasa dan lebaran. Kebijakan dan himbauan untuk taraweh di rumah dan jangan mudik telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Bagaimana respon dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait hal tersebut pada khususnya dan penanganan pandemic Covid-19 umumnya?
Hasil riset, yang dilakukan kerjasama dari peneliti dari Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Pancasila Jakarta, FIKOM UNPAD Bandung, dan Department of Empirical Media Research and Political Communication Technische, Universtät Ilmenau di Jerman, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi penyebaran virus Corona dengan pelarangan mudik ternyata mendapatkan dukungan mayoritas. Sebanyak 86% responden di seluruh Indonesia mendukung kebijakan pelarangan mudik.
Lihat Juga :
