Jokowi Perlu Perhatikan 4 Hal Ini Terkait Reshuffle Kabinet Jilid II
Rabu, 21 April 2021 - 06:06 WIB
loading...
A
A
A
Dia juga memprediksi nama lain bisa saja dimunculkan. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama, Sandiaga Uno atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. "Siapa yang dipilih sangat tergantung juga dengan kecocokan yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi. Kita tunggu saja," kata dia.
Kedua, evaluasi kinerja para menteri. Momentum reshuffle selalu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan menggantinya. "Jadi agaknya reshuffle ini akan menyasar para menteri yang di kementeriannya sedang "bermasalah" dan yang berkinerja kurang memuaskan. Termasuk para menteri yang tak setia menjalankan "perintah" Presiden," tuturnya.
Jeirry menganalisa ada beberapa kementerian yang masuk kategori layak untuk dievaluasi dan diganti. Yakni Kementerian Desa dengan kasus "jual-beli" jabatan; Kementerian Perdagangan dalam kasus impor beras dan impor lainnya; Kepala KSP dalam kasus Partai Demokrat. Baca juga: Heboh Reshuffle Kabinet, PDIP Tegaskan Tak Ada Desakan ke Jokowi
Ketiga, kebutuhan untuk merangkul kelompok keagamaan untuk bersama terlibat dalam mengelola kehidupan negara. Dalam hal ini tentu adalah NU dan Muhammadiyah.
"Selama ini, kesan saya, kedua ormas tersebut agak merasa "ditinggalkan" Jokowi. Saya kira, peran kedua Ormas Islam ini dalam konteks menjaga stabilitas sosial politik sangatlah penting. Apalagi menghadapi tantangan radikalisme keagamaan yang sifatnya masih laten," terangnya.
Keempat, adalah kepentingan politik menuju 2024, Pemilu dan Pilkada 2024. Jeirry menjelaskan ada dua kategori dalam hal ini. Pertama, kepentingan parpol dan kepentingan Jokowi itu sendiri.
Kedua, evaluasi kinerja para menteri. Momentum reshuffle selalu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan menggantinya. "Jadi agaknya reshuffle ini akan menyasar para menteri yang di kementeriannya sedang "bermasalah" dan yang berkinerja kurang memuaskan. Termasuk para menteri yang tak setia menjalankan "perintah" Presiden," tuturnya.
Jeirry menganalisa ada beberapa kementerian yang masuk kategori layak untuk dievaluasi dan diganti. Yakni Kementerian Desa dengan kasus "jual-beli" jabatan; Kementerian Perdagangan dalam kasus impor beras dan impor lainnya; Kepala KSP dalam kasus Partai Demokrat. Baca juga: Heboh Reshuffle Kabinet, PDIP Tegaskan Tak Ada Desakan ke Jokowi
Ketiga, kebutuhan untuk merangkul kelompok keagamaan untuk bersama terlibat dalam mengelola kehidupan negara. Dalam hal ini tentu adalah NU dan Muhammadiyah.
"Selama ini, kesan saya, kedua ormas tersebut agak merasa "ditinggalkan" Jokowi. Saya kira, peran kedua Ormas Islam ini dalam konteks menjaga stabilitas sosial politik sangatlah penting. Apalagi menghadapi tantangan radikalisme keagamaan yang sifatnya masih laten," terangnya.
Keempat, adalah kepentingan politik menuju 2024, Pemilu dan Pilkada 2024. Jeirry menjelaskan ada dua kategori dalam hal ini. Pertama, kepentingan parpol dan kepentingan Jokowi itu sendiri.
