Jadi Syarat Haji dan Umrah, Sinovac Perlu Segera Mengurus EUL dari WHO

Senin, 19 April 2021 - 08:49 WIB
loading...
Jadi Syarat Haji dan...
Petugas memeriksa suhu Envirotainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (18/4/2021). FOTO/ANTARA/Muhammad Iqbal
A A A
JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mendesak perusahaan Sinovac Biotech Ltd, asal China yang memasok vaksin Sinovac ke Indonesia, untuk segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO. Pasalnya, Arab Saudi mengharuskan setiap jamaah haji dan umrah disuntik vaksin yang telah memiliki EUL. Ini sangat penting mengingat jamaah haji dan umrah terbesar di dunia adalah dari Indonesia.

"Sertifikat EUL ini kan penting. Minggu lalu, Menteri Agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus Covid-19 di banyak negara," kata Saleh kepada wartawan, Senin (19/4/2021).

Menurut anggota Komisi IX DPR ini, sebagai konsumen dan pengguna vaksin Sinovac yang tidak sedikit, pemerintah Indonesia dinilai sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut. Posisi Indonesia adalah pembeli. Karena itu, perusahaan penjual yang mesti mengurus persoalan pendaftaran dan urusan administratif seperti itu.

Baca juga: Satgas: Vaksin Sinovac Bakal Dapatkan EUL dari WHO Akhir Mei Mendatang

Sebab, Saleh mendengar bahwa pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan kapan EUL Sinovac akan dirilis, tapi kabar itu pun masih tidak jelas karena ada dua versi yakni April dan Mei 2021.

"Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Tidak diketahui mana yang paling benar. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," kata Saleh.

Terlebih, Ketua DPP PAN ini menambahkan, pemerintah Saudi diperkirakan akan kembali menerima jamaah haji pada 2021. Seperti biasa, Saudi akan sangat ketat menjaga persyaratan yang mereka tetapkan.

Baca juga: 6 Juta Bulk Vaksin Sinovac Tiba, Menkes: Alhamdulillah, Masih Lancar

"Karena itu, jamaah haji kita yang telah divaksin Sinovac harus dipastikan diakui dan diperbolehkan masuk Saudi. Kalau tidak, daftar antrean jamaah yang mau berangkat haji akan semakin panjang," kata legislator asal Sumatera Utara (Sumut) ini.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
Kepala WHO Kunjungi...
Kepala WHO Kunjungi Pusat Wabah Ebola
Rekomendasi
UKM Malaysia Tembus...
UKM Malaysia Tembus Peringkat 7 Dunia THE Sustainability Impact Ratings 2026
Menlu Iran Bilang Hamas:...
Menlu Iran Bilang Hamas: Gaza Penting dalam Negosiasi dengan AS
HUT ke-80 Bhayangkara,...
HUT ke-80 Bhayangkara, Polda NTT Perkuat Kesehatan Mental Personel lewat USEFT
Berita Terkini
Kemlu Ungkap 2 WNI Awak...
Kemlu Ungkap 2 WNI Awak Kapal Ikan Hilang di Perairan Busan Korsel
Jaksa KPK Limpahkan...
Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara Mantan Ketua PN Depok ke Pengadilan Bandung
Prabowo Bertemu Kapolri...
Prabowo Bertemu Kapolri di Istana, Terima Laporan Kamtibmas-Persiapan Hari Bhayangkara 2026
Komisi I Bangga TNI...
Komisi I Bangga TNI Ikut Urus Pertanian, Dave Laksono: Ini Bukan Kembali ke Dwifungsi
Keberlangsungan Energi...
Keberlangsungan Energi Listrik vs Dominasi Oligarki Batubara
Peradi SAI Siap Jembatani...
Peradi SAI Siap Jembatani Dunia Usaha dan Hukum dalam Pelaksanaan KUHP Baru
Infografis
10 Alasan Revolusi Prancis...
10 Alasan Revolusi Prancis Jadi Simbol Perlawanan Rakyat terhadap Tirani dan Ketidakadilan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved