Refly Harun Tak Lihat Dalih Kuat Ibu Kota Pindah Kecuali Ini
Senin, 19 April 2021 - 05:10 WIB
loading...
Refly Harun mengaku tak menemukan alasan yang kuat untuk melaksanakan proyek pemindahan ibu kota negara di masa pandemi saat ini. Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota negara kembali menyita perhatian setelah pemerintah berencana memulai proyek tersebut tahun ini. Rencana tersebut kembali memantik polemik lantaran situasi sosial ekonomi yang dinilai belum mendukung di masa pandemi saat ini. Banyak yang bersuara agar proyek pemindahan ibu kota ini ditunda, salah satunya Refly Harun .
Menurut Refly, yang menjadi soal dalam polemik pemindahan ibu kota ini adalah waktunya. Sebab pemindahan ibu kota setidaknya menyerap dua hal, yaitu anggaran dan konsentrasi. Proyek yang ditargetkan rampung pada 2024 ini jelas membutuhkan dana besar.
Baca juga: Mengapa Ibu Kota Harus Pindah? Ini Penjelasan Stafsus Sri Mulyani
Ketika pemasukan negara terbatas akibat pandemi, hampir dipastikan pendanaan proyek berasal dari utang. Padahal utang APBN sudah menumpuk dan diperkirakan berjumlah Rp10 ribu triliun pada 2024. ”Itu baru utang APBN, belum termasuk utang BUMN,” ujar Refly dalam video berjudul Tunda Ibu Kota di saluran youtube Refly Harun Official, Senin (19/4/2021) dini hari.
Refly mengatakan, kalau pun pandemi berakhir tahun ini, tetap saja butuh waktu untuk recovery ekonomi dari kondisi yang sedang babak belur sekarang untuk mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik.
”Bayangkan tahun 2024 itu adalah tahun yang sibuk. Ada pemilu serentak mencakup presiden, DPR, DPD, bupati wali kota dan gubernur. Jadi tidak perlu juga Presiden Jokowi berambisi untuk dicatat sebagai orang yang memindahkan ibu kota secara de facto. Secara de jure mungkin sebentar lagi DPR akan menyetujui,” kata guru besar hukum tata negara itu.
Baca juga: Covid-19 Masih Melanda, PKS Soroti Relevansi Pemindahan Ibu Kota Baru
Refly mengaku tak menemukan alasan yang cukup kuat dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota di masa pandemi saat ini. Kemacetan Jakarta yang awalnya dikemukakan pemerintah tidak relevan di masa pandemi. Sebab dia melihat kemacetan di Jakarta berkurang signifikan selama pandemi sebagai dampak kebijkan PSBB yang membuat jumlah kendaraan di jalanan berkurang.
Sementara alasan bahwa pemindahan ibu kota untuk pemerataan ekonomi dan menyelamatkan pulau Jawa baginya kurang masuk akal dan mengada-ada. Menurut Refly, penduduk Jakarta itu relatif sedikit dibandingkan jumlah penduduk Pulau Jawa secara keseluruhan.
”Kalau mau menyelamatkan Pulau Jawa, kenapa tidak melanjutkan program transmigrasi saja? Apa harus dengan cara memindahkan ibu kota negara?” tutur dia.
Baca juga: Soal Ibu Kota Baru, Fadli Zon: Hari Gini Masih Mikir Pindah?
Pun demikian halnya alasan pemerataan ekonomi. Baginya, pemerataan ekonomi itu berkaitan dengan strategi pembangunan nasional, bukan persoalan ibu kota. Dengan kata lain, pemerataan ekonomi tetap bisa dilakukan tanpa harus memindahkan ibu kota.
“Bagi saya alasan itu mengada-ada. Jadi, saya tidak melihat ada alasan-alasan yang siginifikan kecuali bahwa Presiden Jokowi ingin dikenang daan dicatat sebagai presiden yang memindahkan ibu kota. Kalau memang itu alasannya, kita mau bilang apa?” ujar mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga ini.
Menurut Refly, yang menjadi soal dalam polemik pemindahan ibu kota ini adalah waktunya. Sebab pemindahan ibu kota setidaknya menyerap dua hal, yaitu anggaran dan konsentrasi. Proyek yang ditargetkan rampung pada 2024 ini jelas membutuhkan dana besar.
Baca juga: Mengapa Ibu Kota Harus Pindah? Ini Penjelasan Stafsus Sri Mulyani
Ketika pemasukan negara terbatas akibat pandemi, hampir dipastikan pendanaan proyek berasal dari utang. Padahal utang APBN sudah menumpuk dan diperkirakan berjumlah Rp10 ribu triliun pada 2024. ”Itu baru utang APBN, belum termasuk utang BUMN,” ujar Refly dalam video berjudul Tunda Ibu Kota di saluran youtube Refly Harun Official, Senin (19/4/2021) dini hari.
Refly mengatakan, kalau pun pandemi berakhir tahun ini, tetap saja butuh waktu untuk recovery ekonomi dari kondisi yang sedang babak belur sekarang untuk mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik.
”Bayangkan tahun 2024 itu adalah tahun yang sibuk. Ada pemilu serentak mencakup presiden, DPR, DPD, bupati wali kota dan gubernur. Jadi tidak perlu juga Presiden Jokowi berambisi untuk dicatat sebagai orang yang memindahkan ibu kota secara de facto. Secara de jure mungkin sebentar lagi DPR akan menyetujui,” kata guru besar hukum tata negara itu.
Baca juga: Covid-19 Masih Melanda, PKS Soroti Relevansi Pemindahan Ibu Kota Baru
Refly mengaku tak menemukan alasan yang cukup kuat dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota di masa pandemi saat ini. Kemacetan Jakarta yang awalnya dikemukakan pemerintah tidak relevan di masa pandemi. Sebab dia melihat kemacetan di Jakarta berkurang signifikan selama pandemi sebagai dampak kebijkan PSBB yang membuat jumlah kendaraan di jalanan berkurang.
Sementara alasan bahwa pemindahan ibu kota untuk pemerataan ekonomi dan menyelamatkan pulau Jawa baginya kurang masuk akal dan mengada-ada. Menurut Refly, penduduk Jakarta itu relatif sedikit dibandingkan jumlah penduduk Pulau Jawa secara keseluruhan.
”Kalau mau menyelamatkan Pulau Jawa, kenapa tidak melanjutkan program transmigrasi saja? Apa harus dengan cara memindahkan ibu kota negara?” tutur dia.
Baca juga: Soal Ibu Kota Baru, Fadli Zon: Hari Gini Masih Mikir Pindah?
Pun demikian halnya alasan pemerataan ekonomi. Baginya, pemerataan ekonomi itu berkaitan dengan strategi pembangunan nasional, bukan persoalan ibu kota. Dengan kata lain, pemerataan ekonomi tetap bisa dilakukan tanpa harus memindahkan ibu kota.
“Bagi saya alasan itu mengada-ada. Jadi, saya tidak melihat ada alasan-alasan yang siginifikan kecuali bahwa Presiden Jokowi ingin dikenang daan dicatat sebagai presiden yang memindahkan ibu kota. Kalau memang itu alasannya, kita mau bilang apa?” ujar mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga ini.
(muh)
Lihat Juga :
