Dekonstruksi Formula Keuangan Daerah
Senin, 19 April 2021 - 06:00 WIB
loading...
A
A
A
Melihat permasalahan dan capaian pembangunan yang terjadi saat ini, tentu UU yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah termasuk UU yang mengatur pajak dan retribusi daerah sudah selayaknya di perbaiki, mengingat tuntutan dan tantangan yang sudah berubah drastis saat ini. Pemerintah perlu mendefinisikan dan memperkuat “local taxing power” atau kemampuan untuk menarik pajak daerah sehingga pemda bisa memperkuat kemampuan penerimaan pajak daerah tanpa harus mengganggu perkembangan perekonomian. Perbaikan tersebut diperlukan pemerintah daerah untuk mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota yang selama ini belum optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan mengatasi berbagai perubahan di tingkat lokal yang saat ini terjadi dengan cepat.
Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah juga perlu mendapatkan guidance terutama tentang ukuran yang cocok/pas (rightsize) organisasi pemda dengan jumlah penduduk dan kapasitas fiskal yang dimiliki. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), per Agustus 2020, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia mencapai 4,1 juta orang, yang mana 1,6 juta di antaranya menduduki jabatan administrasi. Dampaknya belanja APBD di dominasi oleh belanja aparatur sekitar 40% - 50%, bahkan ada yang melebihi angkat tersebut. Sementara belanja modal rata-rata hanya 18%, yang tentu tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seyogyanya, pemerintah mulai menetapkan besaran organisasi pemda, termasuk aturan belanja modal pada angka tertentu dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Melalui pengaturan belanja yang lebih produktif, tentu kita semua berharap bahwa dinamika pengelolaan APBD dapat mengikuti derap APBN, yaitu saat APBN kita contra cyclical, maka APBD mampu mengikuti dengan pengelolaan yang sinergi dengan APBN. Di luar itu, pemerintah daerah melakukan efisiensi seiring dengan penerapan teknologi sehingga pengelolaan keuangan daerah dan belanja pemerintah menjadi lebih produktif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Perbaikan SDM dan Kerjasama Antar Daerah
Pada kondisi di tengah pandemi saat ini, tak banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mendorong penerimaan daerah melalui pajak. Guna mempercepat pembangunan daerah, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari pemda untuk mencari sumber pembiayaan lain, selain APBD dan APBN, di antaranya adalah melalui pinjaman daerah dan pengelolaan aset. Meski demikian, untuk mendapatkan kemudahan menyerap berbagai alternatif sumber pembiayaan lain diperlukan adanya good government governance sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas publik yang baik.
Selain itu, untuk membangun ekonomi daerah saat ini tidak dapat dilakukan hanya melalui pembangunan secara sektoral saja, namun juga harus secara spasial dengan memperhatikan daerah sekitarnya. Kerjasama antara pemerintah daerah kini diperlukan agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan agar banyak potensi yang dimiliki berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Semoga.
Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah juga perlu mendapatkan guidance terutama tentang ukuran yang cocok/pas (rightsize) organisasi pemda dengan jumlah penduduk dan kapasitas fiskal yang dimiliki. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), per Agustus 2020, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia mencapai 4,1 juta orang, yang mana 1,6 juta di antaranya menduduki jabatan administrasi. Dampaknya belanja APBD di dominasi oleh belanja aparatur sekitar 40% - 50%, bahkan ada yang melebihi angkat tersebut. Sementara belanja modal rata-rata hanya 18%, yang tentu tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seyogyanya, pemerintah mulai menetapkan besaran organisasi pemda, termasuk aturan belanja modal pada angka tertentu dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Melalui pengaturan belanja yang lebih produktif, tentu kita semua berharap bahwa dinamika pengelolaan APBD dapat mengikuti derap APBN, yaitu saat APBN kita contra cyclical, maka APBD mampu mengikuti dengan pengelolaan yang sinergi dengan APBN. Di luar itu, pemerintah daerah melakukan efisiensi seiring dengan penerapan teknologi sehingga pengelolaan keuangan daerah dan belanja pemerintah menjadi lebih produktif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Perbaikan SDM dan Kerjasama Antar Daerah
Pada kondisi di tengah pandemi saat ini, tak banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mendorong penerimaan daerah melalui pajak. Guna mempercepat pembangunan daerah, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari pemda untuk mencari sumber pembiayaan lain, selain APBD dan APBN, di antaranya adalah melalui pinjaman daerah dan pengelolaan aset. Meski demikian, untuk mendapatkan kemudahan menyerap berbagai alternatif sumber pembiayaan lain diperlukan adanya good government governance sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas publik yang baik.
Selain itu, untuk membangun ekonomi daerah saat ini tidak dapat dilakukan hanya melalui pembangunan secara sektoral saja, namun juga harus secara spasial dengan memperhatikan daerah sekitarnya. Kerjasama antara pemerintah daerah kini diperlukan agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan agar banyak potensi yang dimiliki berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Semoga.
(war)
