Kritik Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19, Fadli Zon Tak Heran Muncul Tagar Indonesia Terserah
Kamis, 21 Mei 2020 - 11:06 WIB
loading...
Fadli Zon. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik pemerintah mengenai penanggulangan pandemi Covid-19 . Banyak kebijakan yang membingungkan masyarakat.
Menurut Fadli, pandemi Covid-19 bukan hanya merontokkan sektor kesehatan. Perekonomian seluruh dunia juga rontok. Dampak yang dirasakan Indonesia, katanya, lebih keras lagi karena kemampuan menghadapi krisis lemah.
"Menghadapi Covid-19 perlu leadership dan organization. Tanpa ini sulit kita bisa keluar dari krisis dan mengatasi masalah. Berbagai kekacauan kebijakan dan kebingungan menghadapi Covid-19 belakangan sangat terkait dengan kepemimpinan," cuitnya melalui akun @fadlizon pada Rabu malam (20/5/2020).
Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah tidak menetapkan karantina wilayah atau lockdown. "Karena tak mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya," ucap alumnus Universitas Indonesia (UI) ini. (Baca juga: Menko Luhut: Berdamai dengan Covid Esensinya Benar )
Pemerintah memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, dalam pelaksanaannya tidak begitu ketat dan masih terasa longgar. Untuk menopang sistem ini, pemerintah mengalirkan bantuan sosial (bansos). Masalahnya, banyak yang tidak tepat sasaran.
"Dengan minimnya sumber daya yang dimiliki untuk menjamin hak-hak dan kebutuhan dasar warga, kita sebenarnya berharap pemerintah tetap menjaga kewibawaannya dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang kredibel," tuturnya.
Fadli mengkritik gaya pemerintah yang menjadikan program-program lama sebagai jaring pengaman sosial. Contohnya, program keluarga harapan (PKH). Sejak 2019, pemerintah memutuskan untuk menambah penerima PKH menjadi 10 juta peserta.
Dia mempertanyakan 'akusisi' program reguler itu sebagai upaya tanggap darurat. Pemerintah seperti limbung dan menyadari Indonesia lemah dalam beberapa sektor. Pemerintah sekarang mewacanakan cetak sawah untuk memenuhi dan mengantisipasi krisis pangan.
Bertahun-tahun, pemerintah selalu menyelesaikan kekurangan pangan dengan cara impor. Sekarang mulai terasa sulitnya mendatangkan karena semua negara memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya terlebih dahulu.
Dalam penanganan Covid-19 ini, pemerintah terpaksa melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Fadli mengungkapkan, salah satu yang terkena pemangkasan adalah anggaran untuk cetak sawah. Awalnya, anggarannya Rp209,8 miliar, sekarang tinggal Rp10,8 miliar untuk mencetak 10 ribu hektare sawah.
"Hal-hal semacam itu sangat merusak wibawa pemerintah. Tak heran jika di media sosial muncul tagar #IndonesiaTerserah. Itu merupakan tanda publik tak peduli dengan pernyataan pemerintah," pungkasnya.
Menurut Fadli, pandemi Covid-19 bukan hanya merontokkan sektor kesehatan. Perekonomian seluruh dunia juga rontok. Dampak yang dirasakan Indonesia, katanya, lebih keras lagi karena kemampuan menghadapi krisis lemah.
"Menghadapi Covid-19 perlu leadership dan organization. Tanpa ini sulit kita bisa keluar dari krisis dan mengatasi masalah. Berbagai kekacauan kebijakan dan kebingungan menghadapi Covid-19 belakangan sangat terkait dengan kepemimpinan," cuitnya melalui akun @fadlizon pada Rabu malam (20/5/2020).
Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah tidak menetapkan karantina wilayah atau lockdown. "Karena tak mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya," ucap alumnus Universitas Indonesia (UI) ini. (Baca juga: Menko Luhut: Berdamai dengan Covid Esensinya Benar )
Pemerintah memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, dalam pelaksanaannya tidak begitu ketat dan masih terasa longgar. Untuk menopang sistem ini, pemerintah mengalirkan bantuan sosial (bansos). Masalahnya, banyak yang tidak tepat sasaran.
"Dengan minimnya sumber daya yang dimiliki untuk menjamin hak-hak dan kebutuhan dasar warga, kita sebenarnya berharap pemerintah tetap menjaga kewibawaannya dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang kredibel," tuturnya.
Fadli mengkritik gaya pemerintah yang menjadikan program-program lama sebagai jaring pengaman sosial. Contohnya, program keluarga harapan (PKH). Sejak 2019, pemerintah memutuskan untuk menambah penerima PKH menjadi 10 juta peserta.
Dia mempertanyakan 'akusisi' program reguler itu sebagai upaya tanggap darurat. Pemerintah seperti limbung dan menyadari Indonesia lemah dalam beberapa sektor. Pemerintah sekarang mewacanakan cetak sawah untuk memenuhi dan mengantisipasi krisis pangan.
Bertahun-tahun, pemerintah selalu menyelesaikan kekurangan pangan dengan cara impor. Sekarang mulai terasa sulitnya mendatangkan karena semua negara memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya terlebih dahulu.
Dalam penanganan Covid-19 ini, pemerintah terpaksa melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Fadli mengungkapkan, salah satu yang terkena pemangkasan adalah anggaran untuk cetak sawah. Awalnya, anggarannya Rp209,8 miliar, sekarang tinggal Rp10,8 miliar untuk mencetak 10 ribu hektare sawah.
"Hal-hal semacam itu sangat merusak wibawa pemerintah. Tak heran jika di media sosial muncul tagar #IndonesiaTerserah. Itu merupakan tanda publik tak peduli dengan pernyataan pemerintah," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
