Jokowi Diminta Lanjutkan Bansos Beras
Jum'at, 16 April 2021 - 11:15 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) diminta melanjutkan program bantuan sosial beras (BSB). Pasalnya, BSB dinilai program jaring pengaman sosial di saat Covid-19 yang efektif untuk menjaga harga beras di pasar dan tidak memberatkan masyarakat yang tidak masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat yang telah lulus Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
"Selain itu juga program BSB memiliki dampak terhadap kehidupan petani di Indonesia. Saat program BSB dijalankan serapan gabah atau beras petani oleh Bulog menjadi lebih meningkat. Sehingga indeks kehidupan petani dari sisi kesejahteraannya," ujar Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/4/2021)
Baca juga: WNI Bobol Bansos COVID-19 Amerika, Simak Selengkapnya di iNews Siang Jumat Pukul 11.00 WIB
Hal tersebut, kata dia, bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2020 mengalami kenaikan yang cukup tajam. Bahkan, kata dia, angkanya mencapai 100,09 atau naik 0,49 persen jika dibanding dengan NTP sebelumnya. Kenaikan terjadi lantaran Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,47 persen.
Selain itu, kata dia, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) secara nasional juga mengalami kenaikan sebesar 100,53 atau 0,28 persen. Angka itu dinilai jauh lebih besar jika dibanding NTUP sebelum adanya program BSB oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog.
Baca juga: 2 Hacker Indonesia Bobol Bansos COVID-19 Amerika Serikat USD60 Juta
"Jadi bansos beras selain memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi petani, juga memberikan dampak pada harga beras di pasar jauh lebih murah, sehingga masyarakat di luar KPM PKH bisa menikmati juga," ungkapnya.
Karena itu, dia menilai mengubah program BSB menjadi program bantuan tunai oleh Kementerian Sosial, akan banyak menuai persoalan di lapangan. "Dan pemotongan Dana Tunai dan justru menyuburkan tindak pidana korupsi yang akhirnya merugikan 10 juta keluarga KPM PKH," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Eksekusi Bansos
Dia melanjutkan, dengan digantinya Bansos Beras sebanyak 15 Kg dengan Bantuan Tunai, akhirnya para KPM PKH untuk membeli berasnya tidak sampai 15 Kg karena harga beras di pasar lebih tinggi dari Bansos Beras. "Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak presiden Jokowi untuk membatalkan Bansos Tunai diganti dengan Bansos Beras. Karena jauh lebih bermanfaat bagi KPM PKH," pungkasnya.
"Selain itu juga program BSB memiliki dampak terhadap kehidupan petani di Indonesia. Saat program BSB dijalankan serapan gabah atau beras petani oleh Bulog menjadi lebih meningkat. Sehingga indeks kehidupan petani dari sisi kesejahteraannya," ujar Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/4/2021)
Baca juga: WNI Bobol Bansos COVID-19 Amerika, Simak Selengkapnya di iNews Siang Jumat Pukul 11.00 WIB
Hal tersebut, kata dia, bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2020 mengalami kenaikan yang cukup tajam. Bahkan, kata dia, angkanya mencapai 100,09 atau naik 0,49 persen jika dibanding dengan NTP sebelumnya. Kenaikan terjadi lantaran Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,47 persen.
Selain itu, kata dia, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) secara nasional juga mengalami kenaikan sebesar 100,53 atau 0,28 persen. Angka itu dinilai jauh lebih besar jika dibanding NTUP sebelum adanya program BSB oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog.
Baca juga: 2 Hacker Indonesia Bobol Bansos COVID-19 Amerika Serikat USD60 Juta
"Jadi bansos beras selain memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi petani, juga memberikan dampak pada harga beras di pasar jauh lebih murah, sehingga masyarakat di luar KPM PKH bisa menikmati juga," ungkapnya.
Karena itu, dia menilai mengubah program BSB menjadi program bantuan tunai oleh Kementerian Sosial, akan banyak menuai persoalan di lapangan. "Dan pemotongan Dana Tunai dan justru menyuburkan tindak pidana korupsi yang akhirnya merugikan 10 juta keluarga KPM PKH," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Eksekusi Bansos
Dia melanjutkan, dengan digantinya Bansos Beras sebanyak 15 Kg dengan Bantuan Tunai, akhirnya para KPM PKH untuk membeli berasnya tidak sampai 15 Kg karena harga beras di pasar lebih tinggi dari Bansos Beras. "Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak presiden Jokowi untuk membatalkan Bansos Tunai diganti dengan Bansos Beras. Karena jauh lebih bermanfaat bagi KPM PKH," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
