Reshuffle Kabinet Jilid II, Siapa Pantas Didepak dan Dilantik ?
Jum'at, 16 April 2021 - 05:35 WIB
loading...
A
A
A
Pada saat kondisi darurat ini, dia menyarankan sebaiknya pemerintah mengubah status bencana nasional non alam menjadi Status Negara Melawan COVID-19 serta kemudian mengganti nama kabinet dari Kabinet Indonesia maju menjadi Kabinet Trisakti. "Merujuk pada Trisakti Bung Karno yang mencakup seluruh kebutuhan bangsa yakni berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," tuturnya. Baca juga: Motif Utama Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Diketahui, Presiden Jokowi berencana melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi satu. Kemudian, Presiden Jokowi juga berencana membentuk Kementerian baru yakni Kementrian Investasi yang semuanya telah disetujui oleh DPR.
Mochtar Mohamad menuturkan di reshuffle pertama pada Desember 2020, Jokowi merombak ulang posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Agama, Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan. "Bukan tidak mungkin adanya perubahan kabinet kali ini akan berdampak pada reshuffle kementerian lain yang harus dievaluasi oleh Presiden," tuturnya.
Di era krisis ekonomi seperti ini, menurut dia, Presiden Jokowi membutuhkan orang yang disiplin, jujur, teruji cinta NKRI menghadapi krisis yang begitu berat dihadapi oleh bangsa Indonesia. "Selain itu, mencermati beberapa Menteri kabinet yang berniat maju dalam pilihan presiden pada tahun 2024, maka reshuffle pada saat ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat tahapan Pilpres akan dimulai pada tahun depan," ucapnya.
Kemudian, ujar dia, alasan lain yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi yakni memperbesar koalisi partai pemerintah dalam upayanya mengajak setiap elemen bangsa bersama-sama menghadapi krisis ekonomi. "Nama pertama yang patut dipertimbangkan untuk di-reshuffle adalah Menteri BUMN, Erik Thohir. Segudang permasalahan di BUMN nyatanya tidak mampu diselesaikan oleh Erik Thohir. Dari kasus Jiwasraya, Kerugian pada Wika, tagihan macet BUMN dan banyak lainnya, ironisnya Erik Tohir lebih terlihat kegenitannya sebagai calon Presiden," katanya.
Kemudian, dia menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang sudah selayaknya di-reshuffle karena penggambungkan kementerian. "Menteri penggantinya harus orang yang menguasai banyak permasalahan dari Pendidikan hingga memahami kultur kebudayaan bangsa Indonesia," paparnya. Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, Sekjen PAN Sebut Pemerintah Melakukan Etika Politik yang Baik
Nama lain yang patut di-reshuffle, kata dia, adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang dinilai gagal membendung impor seperti beras, jagung dan kedelai. "Selain nama-nama di atas, Menteri- Menteri lain yang berniat Nyapres sebaiknya di-reshuffle agar fokus kabinet dalam menghadapi krisis tetap terjaga," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi berencana melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi satu. Kemudian, Presiden Jokowi juga berencana membentuk Kementerian baru yakni Kementrian Investasi yang semuanya telah disetujui oleh DPR.
Mochtar Mohamad menuturkan di reshuffle pertama pada Desember 2020, Jokowi merombak ulang posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Agama, Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan. "Bukan tidak mungkin adanya perubahan kabinet kali ini akan berdampak pada reshuffle kementerian lain yang harus dievaluasi oleh Presiden," tuturnya.
Di era krisis ekonomi seperti ini, menurut dia, Presiden Jokowi membutuhkan orang yang disiplin, jujur, teruji cinta NKRI menghadapi krisis yang begitu berat dihadapi oleh bangsa Indonesia. "Selain itu, mencermati beberapa Menteri kabinet yang berniat maju dalam pilihan presiden pada tahun 2024, maka reshuffle pada saat ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat tahapan Pilpres akan dimulai pada tahun depan," ucapnya.
Kemudian, ujar dia, alasan lain yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi yakni memperbesar koalisi partai pemerintah dalam upayanya mengajak setiap elemen bangsa bersama-sama menghadapi krisis ekonomi. "Nama pertama yang patut dipertimbangkan untuk di-reshuffle adalah Menteri BUMN, Erik Thohir. Segudang permasalahan di BUMN nyatanya tidak mampu diselesaikan oleh Erik Thohir. Dari kasus Jiwasraya, Kerugian pada Wika, tagihan macet BUMN dan banyak lainnya, ironisnya Erik Tohir lebih terlihat kegenitannya sebagai calon Presiden," katanya.
Kemudian, dia menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang sudah selayaknya di-reshuffle karena penggambungkan kementerian. "Menteri penggantinya harus orang yang menguasai banyak permasalahan dari Pendidikan hingga memahami kultur kebudayaan bangsa Indonesia," paparnya. Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, Sekjen PAN Sebut Pemerintah Melakukan Etika Politik yang Baik
Nama lain yang patut di-reshuffle, kata dia, adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang dinilai gagal membendung impor seperti beras, jagung dan kedelai. "Selain nama-nama di atas, Menteri- Menteri lain yang berniat Nyapres sebaiknya di-reshuffle agar fokus kabinet dalam menghadapi krisis tetap terjaga," pungkasnya.
(kri)
