Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara, IDI: Ini Benar-benar Ganjil
Rabu, 14 April 2021 - 11:01 WIB
loading...
Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban pun meminta pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik terkait hal ini. Foto/YouTube
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota DPR RI akan disuntik Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), hari ini.
Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban pun meminta pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik terkait hal ini. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin untuk fase dua. Baca juga: Belum Lolos Uji Klinis Tahap II, Legislator Golkar Ini 'Nekat' Vaksin Nusantara
“Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua. Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil,” tulis Zubairi dalam lewat akun media sosial pribadinya, Rabu (14/4/2021).
Zubairi pun belum yakin dengan Vaksin Nusantara pasalnya uji klinis fase satunya belum meyakinkan. “Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan.”
Bahkan, kata Zubairi, BPOM menyatakan bahwa potensi imunogenitas Vaksin Nusantara untuk meningkatkan antibodi belum meyakinkan. “BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya,” katanya.
Zubairi menegaskan bahwa Vaksin Nusantara harus menunjukkan evidence based medicine (EBM). Dimana harus mencari bukti ilmiah dan membuat keputusan klinis sesuai bukti dari uji klinis ketika Vaksin Nusantara digunakan.
“Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya,” tegasnya. Baca juga: Menkes Mengaku Tidak Tahu Tingkat Efikasi Vaksin Nusantara
“Semoga hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara. Amin,” papar Zubairi.
Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban pun meminta pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik terkait hal ini. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin untuk fase dua. Baca juga: Belum Lolos Uji Klinis Tahap II, Legislator Golkar Ini 'Nekat' Vaksin Nusantara
“Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua. Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil,” tulis Zubairi dalam lewat akun media sosial pribadinya, Rabu (14/4/2021).
Zubairi pun belum yakin dengan Vaksin Nusantara pasalnya uji klinis fase satunya belum meyakinkan. “Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan.”
Bahkan, kata Zubairi, BPOM menyatakan bahwa potensi imunogenitas Vaksin Nusantara untuk meningkatkan antibodi belum meyakinkan. “BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya,” katanya.
Zubairi menegaskan bahwa Vaksin Nusantara harus menunjukkan evidence based medicine (EBM). Dimana harus mencari bukti ilmiah dan membuat keputusan klinis sesuai bukti dari uji klinis ketika Vaksin Nusantara digunakan.
“Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya,” tegasnya. Baca juga: Menkes Mengaku Tidak Tahu Tingkat Efikasi Vaksin Nusantara
“Semoga hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara. Amin,” papar Zubairi.
(kri)
Lihat Juga :
