Ristek Digabung ke Kemendikbud, Ketua Komisi X DPR: Perlu Ditambah Wamen
loading...
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto:dpr.go.id/Jaka/Man
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan agar pemerintah menambah posisi wakil menteri (wamen). Usulan itu diungkapkan menyikapi rencana pemerintah yang akan menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi ( Kemenristek ) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ).
"Perlu ditambah pos, wakil menteri untuk khusus mengurus Ristek-BRIN," kata Huda kepada MNC Portal Indonesia, Senin (12/4/2021).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, posisi wamen tersebut sangat penting dihadirkan. Sebab, kata dia,
peleburan kembali Kemenristek di bawah Kemendikbud hanya akan menjadi beban baru bagi kementerian yang dinakhodai Nadiem Makarim tersebut.
"Satu catatan kritisnya ini pasti akan menjadi beban kerja baru bagi Kemendikbud. Karena itu menjadi penting secepatnya dipetakan supaya tidak menjadi beban baru bagi Kemendikbud," ujarnya.
Namun di sisi lain, Huda melihat penggabungan riset dan tekonologi itu bisa memperkuat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dia pun mengingatkan pemerintah agar restrukturisasi penggabungan kelembagaan dalam sebuah kementerian akan memakan waktu lama.
"Yang sudah-sudah bisa sampai dua tahun, karena itu kita minta dipercepat supaya persoalan SOP-K, anggaran dan SDM bisa diselesaikan secepat cepatnya 6 bulan lah. Supaya tidak ada risiko kekosongan pada konteks kepentingan nasional, terlebih dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19," pungkasnya.
"Perlu ditambah pos, wakil menteri untuk khusus mengurus Ristek-BRIN," kata Huda kepada MNC Portal Indonesia, Senin (12/4/2021).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, posisi wamen tersebut sangat penting dihadirkan. Sebab, kata dia,
peleburan kembali Kemenristek di bawah Kemendikbud hanya akan menjadi beban baru bagi kementerian yang dinakhodai Nadiem Makarim tersebut.
"Satu catatan kritisnya ini pasti akan menjadi beban kerja baru bagi Kemendikbud. Karena itu menjadi penting secepatnya dipetakan supaya tidak menjadi beban baru bagi Kemendikbud," ujarnya.
Namun di sisi lain, Huda melihat penggabungan riset dan tekonologi itu bisa memperkuat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dia pun mengingatkan pemerintah agar restrukturisasi penggabungan kelembagaan dalam sebuah kementerian akan memakan waktu lama.
"Yang sudah-sudah bisa sampai dua tahun, karena itu kita minta dipercepat supaya persoalan SOP-K, anggaran dan SDM bisa diselesaikan secepat cepatnya 6 bulan lah. Supaya tidak ada risiko kekosongan pada konteks kepentingan nasional, terlebih dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
