KNPI Dukung Langkah KPK Usut Tuntas Kasus Perpajakan
Sabtu, 10 April 2021 - 10:46 WIB
loading...
A
A
A
“Begitu banyak sektor yang bisa dibiayai oleh negara apabila wajib pajak khususnya perusahaan raksasa tertib dalam membayar pajak,” katanya.
Dia melanjutkan, dugaan penggelapan pajak menyeret pejabat tinggi di direktorat jenderal pajak 2016 dan 2017 yaitu mantan Direktur Jenderal Pajak Ekstensifikasi dan penilaian Ditjen pajak Angin Prayitno dan mantan bawahannya Dadan Ramdani),
“Kami berharap KPK jangan gentar menghadapi para mafia pajak, dan KNPI akan senantiasa berada dibelakang KPK memberi support bahkan jika dibutuhkan KNPI secara kelembagaan bersedia secara aktif membantu kerja kerja penegakan hukum KPK,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mendukung penuh langkah KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Tanah Bumbu. Haris meyakini, penyidik memiliki bukti yang kuat adanya dugaan praktik rasuah di perusahaan tersebut.
“DPP KNPI berkeyakinan, KPK dipimpin Firli Bahuri dapat mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan,” kata Haris.
Dia melanjutkan, dugaan penggelapan pajak menyeret pejabat tinggi di direktorat jenderal pajak 2016 dan 2017 yaitu mantan Direktur Jenderal Pajak Ekstensifikasi dan penilaian Ditjen pajak Angin Prayitno dan mantan bawahannya Dadan Ramdani),
“Kami berharap KPK jangan gentar menghadapi para mafia pajak, dan KNPI akan senantiasa berada dibelakang KPK memberi support bahkan jika dibutuhkan KNPI secara kelembagaan bersedia secara aktif membantu kerja kerja penegakan hukum KPK,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mendukung penuh langkah KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Tanah Bumbu. Haris meyakini, penyidik memiliki bukti yang kuat adanya dugaan praktik rasuah di perusahaan tersebut.
“DPP KNPI berkeyakinan, KPK dipimpin Firli Bahuri dapat mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan,” kata Haris.
(dam)
Lihat Juga :
