Pemerintah Kembali Tegaskan Belum Melakukan Relaksasi PSBB

Rabu, 20 Mei 2020 - 17:32 WIB
loading...
Pemerintah Kembali Tegaskan...
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona (COVID-19), Achmad Yurianto kembali menegaskan pemerintah sampai dengan saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona (COVID-19), Achmad Yurianto kembali menegaskan pemerintah sampai dengan saat ini belum melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .

“Tidak ada upaya yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mengendorkan atau merelaksasi PSBB,” ujar Yuri di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (20/5/2020). (Baca juga: Hadapi Pandemi Corona, Jusuf Kalla Ajak Semua Masyarakat Bersatu)

Pemerintah sampai sekarang, tegas Yuri masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan pelaksanaan PSBB. “Karena harus fokus melaksanakan ini dan terus menerus. Ditunjang dengan melakukan masif, pemeriksaan yang masal yang masif, kemudian kontak tracing yang lebih agresif lagi. Kalau kita ketemukan kasusnya kita isolasi dengan yang baik, sebaik-baiknya. Dan kalau ada yang sakit kita obati sebaik-baiknya. Komitmen pemerintah tetap melakukan ini,” tegasnya.

Indikator keberhasilan pelaksanaan PSBB, kata Yuri, adalah seberapa banyak bisa mengendalikan pertambahan kasus baru dan juga mampu mengendalikan kasus kematian. “Ini yang harus kita lakukan,” katanya.

Yuri pun mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan kajian untuk skenenario relaksasi PSBB. “Memang benar bahwa kami sekarang, pemerintah saat ini, sedang melakukan berbagai macam kajian, berbagai macam skenario yang kemudian akan kita kembangkan,” terangnya.

Yuri menjelaskan relaksasi ini dilakukan ketika pengendalian COVID-19 telah berhasil. “Dan pasti nantinya akan dilaksanakan apabila kondisi pengendalian penyakitnya sudah memungkinkan untuk dilakukan relaksasi, dilakukan upaya untuk mengendorkan pembatasan-pembatasan di bidang PSBB,” jelasnya.

Kajian relakasasi ini, lanjut Yuri, dilakukan karena masalah COVID-19 di daerah berbeda-beda. “Kami sedang melakukan kajian ini, karena problem dari setiap daerah dari tiap-tiap provinsi dari tiap-tiap kabupaten/kota tidak sama. Oleh karena itu menunjukkan kajian data yang komprehensif oleh semua pihak dan ini yang sekarang sedang disusun oleh pemerintah.”

Namun, kajian relaksasi PSBB ini tidak dimaknai bahwa telah diberlakukan. “Mohon untuk tidak dimaknai bahwa sekarang sudah diberlakukan. Karena kalau kemudian relaksasi ini tidak terukur, maka yang terjadi adalah penularan-penularan akibat ada perasaan merasa sudah tidak perlu pakai masker, merasa tidak perlu lagi menjaga jarak, merasa tidak dapat menghindari kerumunan,” tutur dia.

Kalau relaksasi PSBB saat ini dilakukan maka penularan akan semakin banyak. Menurutnya, kasus positif yang kita dapatkan akan semakin banyak dan ini akan semakin menyulitkan. "Oleh karena itu, mari bersama-sama, mari bangkit bergotong-royong. Permasalahan ini bukan permasalahan satu orang, bukan permasalahan sekelompok orang tapi permasalahan seluruh orang di muka bumi.“ (Baca juga: Muhammadiyah Tolak Berdamai dengan Covid-19)

“Oleh karena itu, mari kita kembali untuk membangkitkan semangat gotong-royong, semangat kebersamaan, semangat saling membantu, saling melindungi agar pandemi COVID-19 bisa segera kita kendalikan,” sambung Yuri.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Waspadai Lagi Covid-19,...
Waspadai Lagi Covid-19, Kemenkes Imbau Tetap Prokes dan Hidup Sehat
Saran Epidemiolog Cegah...
Saran Epidemiolog Cegah Lonjakan Covid-19 saat Libur Nataru
Kasus Covid-19 Naik,...
Kasus Covid-19 Naik, Menko Muhadjir Effendy Minta Masyarakat Jangan Panik
Bupati Bengkulu Selatan...
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
Presiden Jokowi: Kalau...
Presiden Jokowi: Kalau Sudah Masuk Endemi, Kena Covid-19 Bayar
Presiden Jokowi Segera...
Presiden Jokowi Segera Cabut Status Pandemi Covid-19
Eipstein Files : Covid-19,...
Eipstein Files : Covid-19, Konspirasi Tingkat Atas?
Epstein Files Singgung...
Epstein Files Singgung Bill Gates dan Simulasi Pandemi, Benarkah Covid-19 Sengaja Dibuat?
Rekor! Pria Ini Terinfeksi...
Rekor! Pria Ini Terinfeksi Covid-19 selama 2 Tahun Nonstop
Rekomendasi
Kemenag Buka Beasiswa...
Kemenag Buka Beasiswa INSIGHT Scholarship bagi Mahasiswa Internasional yang Ingin Kuliah di PTKIN
Berbekal PROPER Hijau,...
Berbekal PROPER Hijau, Langkah Nyata Transformasi Ekologis Diperkuat di Sulawesi Tenggara
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan...
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan China, Ekspor Minyak Iran Merosot 80%
Berita Terkini
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
Islam: Agama yang Paling...
Islam: Agama yang Paling Disalahpahami
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Dugaan Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved