Konsolidasi di Kaki Merapi, AHY Minta Kader Demokrat Anggap KLB Bahaya Laten

Rabu, 07 April 2021 - 10:00 WIB
loading...
Konsolidasi di Kaki Merapi, AHY Minta Kader Demokrat Anggap KLB Bahaya Laten
AHY meminta kader Partai Demokrat untuk tetap waspadai potensi manuver politik oleh segelintir orang. Foto/youtube
A A A
JAKARTA - Penolakan Kemenkumham terhadap kubu Moeldoko dinilai sebagai kemenangan kubu Cikeas dalam kisruh Partai Demokrat . Tetapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan kader partai berlambang mercy itu tidak larut dalam euforia kemenangan di babak pertama tersebut.

Sebaliknya, AHY mengimbau kader Partai Demokrat segera melanjutkan kerja-kerja politik untuk masyarakat. "Dimulai dr Yogyakarta, saya kembali berkonsolidasi dgn para kader & pengurus @PDemokrat. Sambil berkemah di kaki gunung Merapi, saya terus mengingatkan para kader agar jgn larut dlm euforia, ttp waspada & segera melanjutkan kerja2 politik untuk masyarakat," cuit AHY dikutip dari lini masa Twitter @AgusYudhoyono, Rabu (7/4/2021).



Cuitan AHY itu pun mendapat 528 likes, 4 tweet kutipan dan 101 retweet. Beragam tanggapan dari para pengguna Twitter lainnya.

"Tidak cukup hanya konsolidasi internal tapi juga harus berkoalisi dg rakyat dan ulama klo mau didukung utk melawan kezhaliman," cuit seorang Warganet @Wiwin_Dilevo.



Dalam video yang ditautkan, AHY yang disapa sebagai Mas Ketum, mengingatkan para kader Partai Demokrat Yogyakarta bahwa peristiwa seperti KLB Deliserdang yang disebutnya ilegal bisa terjadi lagi. Karena itu, kader harus menganggap KLB sebagai bahaya laten.

"Dalam politik pertarungan tidak pernah selesai. Bisa saja ini terjadi lagi, bisa tahun besok sampai tahun 2024. Karena itu anggap saja sebagai laten. Kita harus bisa menyiapkan langkah antisipasi," ujar AHY di kaki Gunung Merapi.

Sekadar diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada Rabu 31 Maret 2021 telah mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umumnya. Alasanny dokumen yang dibawa kubu Moeldoko tidak memenuh syarat.
(muh)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1390 seconds (0.1#10.140)