Pemerintah Dinilai Objektif dalam Memutuskan Polemik Demokrat
loading...
Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Baca juga: Razman Mundur dari Demokrat Moeldoko, Kubu AHY: Anak Milenial Sebut Pansos
Penolakan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau verifikasi yang dilakukan Kemenkumham terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.
Baca juga: Korupsi BLBI di SP3, Legislator Demokrat Desak DPR Minta Penjelasan KPK dan Dewas
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Karyono Wibowo mengatakan, penolakan tersebut menunjukkan sikap pemerintah tetap objektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca juga: Razman Mundur dari Demokrat Moeldoko, Kubu AHY: Anak Milenial Sebut Pansos
Penolakan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau verifikasi yang dilakukan Kemenkumham terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.
Baca juga: Korupsi BLBI di SP3, Legislator Demokrat Desak DPR Minta Penjelasan KPK dan Dewas
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Karyono Wibowo mengatakan, penolakan tersebut menunjukkan sikap pemerintah tetap objektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.
Lihat Juga :
