Rangkaian Teror Terjadi, Anggota Komisi III DPR Belum Lihat Upaya Pencegahan BNPT
loading...
Anggota Fraksi PKB di Komisi III Dipo Nusantara menilai belum terlihat upaya pencegahan dari BNPT sebelum aksi teror terjadi. Foto/MuchtamirZaide
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Dipo Nusantara melihat bahwa motif aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, kebanyakan akibat melencengnya pemahaman ideologi agama. Betapa mudahnya anak-anak muda direkrut untuk menjadi pelaku terorisme , di mana latar belakang pendidikan, kekeluargaan, pertemanan dan juga perkawinan memiliki andil yang besar.
Untuk itu, ia mengkritisi upaya pencegahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang belum terlihat jauh sebelum aksi teror itu terjadi.
"Untuk anggaran apa semua segala macam itu, justru banyak kunjungan kunjungan ketua BNPT, diskusi-diskusi apa semua segala macam, kita belum lihat apa pencegahan, diskusi-diskusi sosialisasi mereka tentang terorisme ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah, jadi ini masih rancu," kata Dipo kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).
Menurut Dipo, untuk terorisme ini mungkin tindakan nyata di lapangan itu dilakukan oleh Densus 88 ketimbang BNPT. Densus 88 di lapangan yang begitu cepat mendapatkan informasi pelaku teror dan jaringan mereka. Sehingga, peran pencegahan BNPT sangat diperlukan untjk meminimalisir paham radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini.
"Sebenarnya di Komisi III kemarin supaya kita juga mendesak kepala BNPT itu agar lebih mengoptimalkan fungsi pencegahabn dan penanggulangan teroris, dengan melakukan antisipasi setelah terus menerus yang dilandasi hak azasi manusia dan prinsip ke hati-hatian sebagai upaya untuk mencegah faham radikalisme," pintanya.
Kemudian, sambung politikus PKB ini, Komisi III juga mendukung kepala BNPT agar terus meningkatkan koordinasi, konsolidasi dengan kementerian atau lembaga-lembaga atau universitas lembaga risert, organisasi kelebagaan dan lembaga internasional.
"Tetapi yang penting harus turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit faham radikalisme terorisme itu," desaknya.
"Kenapa, karena bebarapa daerah terus terang saja menyangkut masalah perut di samping masalah faham agama yang salah diterjemahkan dan masalah multitafsir itu," tandas Dipo.
Untuk itu, ia mengkritisi upaya pencegahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang belum terlihat jauh sebelum aksi teror itu terjadi.
"Untuk anggaran apa semua segala macam itu, justru banyak kunjungan kunjungan ketua BNPT, diskusi-diskusi apa semua segala macam, kita belum lihat apa pencegahan, diskusi-diskusi sosialisasi mereka tentang terorisme ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah, jadi ini masih rancu," kata Dipo kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).
Menurut Dipo, untuk terorisme ini mungkin tindakan nyata di lapangan itu dilakukan oleh Densus 88 ketimbang BNPT. Densus 88 di lapangan yang begitu cepat mendapatkan informasi pelaku teror dan jaringan mereka. Sehingga, peran pencegahan BNPT sangat diperlukan untjk meminimalisir paham radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini.
"Sebenarnya di Komisi III kemarin supaya kita juga mendesak kepala BNPT itu agar lebih mengoptimalkan fungsi pencegahabn dan penanggulangan teroris, dengan melakukan antisipasi setelah terus menerus yang dilandasi hak azasi manusia dan prinsip ke hati-hatian sebagai upaya untuk mencegah faham radikalisme," pintanya.
Kemudian, sambung politikus PKB ini, Komisi III juga mendukung kepala BNPT agar terus meningkatkan koordinasi, konsolidasi dengan kementerian atau lembaga-lembaga atau universitas lembaga risert, organisasi kelebagaan dan lembaga internasional.
"Tetapi yang penting harus turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit faham radikalisme terorisme itu," desaknya.
"Kenapa, karena bebarapa daerah terus terang saja menyangkut masalah perut di samping masalah faham agama yang salah diterjemahkan dan masalah multitafsir itu," tandas Dipo.
(muh)
Explore More