Wamen LHK: Perbaikan Lingkungan Butuh Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Rabu, 31 Maret 2021 - 22:31 WIB
loading...
Wamen LHK Alue Dohong bersama Dirjen PKL Kementerian LHK MR Karliansyah. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Alue Dohong mengatakan, institusi lingkungan hidup selalu ditandai keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sejatinya keterbatasan ini justru memberikan peluang untuk membuktikan jati diri sebagai pemimpin lingkungan yang kolaboratif.
Baca juga: Cegah Teroris Ngumpet di Wilayahnya, Pemkab Bekasi Pelototi Lingkungan
Karena itu kata Alue Dohong, pemimpin lingkungan harus memiliki kemampuan interpersonal untuk mempengaruhi dan mendorong upaya kolektif untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
Program pembangunan yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga, berbagai dinas di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, harus dipengaruhi agar mengarah kepada upaya melindungi lingkungan dan mengendalikan pencemaran.
Pernyataan Wamen LHK ini disampaikan saat menutup Rapat Kerja Tehnis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Rakernis berlangsung selama dua hari dan dibuka oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, Selasa (29/3/2021) dan diikuti eselon I Lingkup Kementerian LHK, eselon II Lingkup Ditjen PPKL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 34 Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Seluruh Indonesia.
Baca juga: Gerakan Indonesia Bersih, Edukasi Masyarakat Tentang Pengelolahan Sampah dan Pelestarian Lingkungan
Lebih lanjut Aloe Dohong mengatakan, sumber daya yang berada di dunia usaha dan modal sosial yang berada di masyarakat perlu digali dan didorong untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Sekali lagi berbagi kekuasaan dan pengaruh, dengan membangun sinergi dengan berbagai individu, organisasi dan komunitas adalah strategi pemimpin lingkungan kolaboratif.
Baca juga: Cegah Teroris Ngumpet di Wilayahnya, Pemkab Bekasi Pelototi Lingkungan
Karena itu kata Alue Dohong, pemimpin lingkungan harus memiliki kemampuan interpersonal untuk mempengaruhi dan mendorong upaya kolektif untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
Program pembangunan yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga, berbagai dinas di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, harus dipengaruhi agar mengarah kepada upaya melindungi lingkungan dan mengendalikan pencemaran.
Pernyataan Wamen LHK ini disampaikan saat menutup Rapat Kerja Tehnis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Rakernis berlangsung selama dua hari dan dibuka oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, Selasa (29/3/2021) dan diikuti eselon I Lingkup Kementerian LHK, eselon II Lingkup Ditjen PPKL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 34 Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Seluruh Indonesia.
Baca juga: Gerakan Indonesia Bersih, Edukasi Masyarakat Tentang Pengelolahan Sampah dan Pelestarian Lingkungan
Lebih lanjut Aloe Dohong mengatakan, sumber daya yang berada di dunia usaha dan modal sosial yang berada di masyarakat perlu digali dan didorong untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Sekali lagi berbagi kekuasaan dan pengaruh, dengan membangun sinergi dengan berbagai individu, organisasi dan komunitas adalah strategi pemimpin lingkungan kolaboratif.
Lihat Juga :
