Wapres Harap MUI Pusat dan Daerah Kompak, Tak Ada Perbedaan Kebijakan
Senin, 29 Maret 2021 - 22:12 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menekankan pentingnya evaluasi kerja MUI Pusat dan daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menekankan pentingnya evaluasi kerja MUI Pusat dan daerah. Khususnya berkaitan dengan harmonisasi kebijakan. Hal ini dilakukan agar seluruh kebijakan MUI dapat didiseminasikan secara satu suara baik di pusat maupun daerah.
Baca juga: Temui Ketum PBNU, Gus Abe: PMII Siap Perjuangkan Islam Moderat dan Aswaja di Kampus
"Kalau sampai MUI daerah dan pusat tabrakan, tidak boleh terjadi. Baik sikap-sikap politik dan ekonomi. Karena semuanya itu ada putusan-putusannya yang sudah harus dipatuhi yang harus dilaksanakan," kata Maruf dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI di Istana Wakil Presiden, Senin (29/3/2021).
Baca juga: Cegah Radikalisme, Wapres Berharap MUI Sebarkan Pola Pikir Moderat
Pada kesempatan itu Maruf juga meminta agar MUI mengedepankan pola pikir wasathy (moderat) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini agar tidak terjadi paham yang berat sebelah dalam melaksanakan tugasnya.
“Intinya pertama tentang cara perpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tapi tengah, wasathy,” ungkapnya.
Baca juga: Ke Tokyo Temui Menhan Jepang, Prabowo Realisasikan Kunjungan Panglima TNI
Sejalan dengan Wapres, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jimly Asshiddiqie meyakini pentingnya penerapan paham wasathy di Indonesia. Dia pun mengusulkan agar dilakukan pembahasan mengenai peran MUI dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama dalam rapat pimpinan ini.
"Tentunya dengan hubungan umat beragama lain. Karena sedang dibutuhkan persepsi umat Islam dengan umat lain. Apalagi baru ada bom ini, bagaimana hubungan dengan umat lain. Ini penting dibicarakan," ujarnya.
Jimly memandang diperlukan evaluasi kinerja MUI agar ke depan pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Jadi saya rasa perlu juga ini kita bicarakan di Dewan Pertimbangan bagaimana caranya. Karena hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota ini kan perlu dievaluasi baiknya bagaimana ke depan. Karena banyak tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi," pungkasnya.
Baca juga: Temui Ketum PBNU, Gus Abe: PMII Siap Perjuangkan Islam Moderat dan Aswaja di Kampus
"Kalau sampai MUI daerah dan pusat tabrakan, tidak boleh terjadi. Baik sikap-sikap politik dan ekonomi. Karena semuanya itu ada putusan-putusannya yang sudah harus dipatuhi yang harus dilaksanakan," kata Maruf dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI di Istana Wakil Presiden, Senin (29/3/2021).
Baca juga: Cegah Radikalisme, Wapres Berharap MUI Sebarkan Pola Pikir Moderat
Pada kesempatan itu Maruf juga meminta agar MUI mengedepankan pola pikir wasathy (moderat) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini agar tidak terjadi paham yang berat sebelah dalam melaksanakan tugasnya.
“Intinya pertama tentang cara perpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tapi tengah, wasathy,” ungkapnya.
Baca juga: Ke Tokyo Temui Menhan Jepang, Prabowo Realisasikan Kunjungan Panglima TNI
Sejalan dengan Wapres, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jimly Asshiddiqie meyakini pentingnya penerapan paham wasathy di Indonesia. Dia pun mengusulkan agar dilakukan pembahasan mengenai peran MUI dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama dalam rapat pimpinan ini.
"Tentunya dengan hubungan umat beragama lain. Karena sedang dibutuhkan persepsi umat Islam dengan umat lain. Apalagi baru ada bom ini, bagaimana hubungan dengan umat lain. Ini penting dibicarakan," ujarnya.
Jimly memandang diperlukan evaluasi kinerja MUI agar ke depan pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Jadi saya rasa perlu juga ini kita bicarakan di Dewan Pertimbangan bagaimana caranya. Karena hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota ini kan perlu dievaluasi baiknya bagaimana ke depan. Karena banyak tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
