Survei: Lebih Banyak yang Tidak Setuju Moeldoko Jadi Ketum Demokrat

JAKARTA - Hasil Survei Charta Politika menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui pergantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret lalu. Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak pada 20 sampai dengan 24 Maret 2021. Sementara Margin of error survei diperkirakan +/- 2.83%.

"Ada 51,9% menyatakan tahu adanya pergantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB. Lalu 23,1% menyatakan tidak tahu. Sisanya 25% tidak tahu/tidak jawab," katanya, Minggu (28/3/2021).

Pada survei tersebut ditanyakan juga soal respons terkait terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai. Yunarto menyebut secara umum responden menyebut bahwa tidak setuju dengan adanya hal tersebut.

Baca juga: Kubu Moeldoko Klaim Kemenkumham Sahkan SK Kepengurusan Minggu Depan

"Pada responden yang mengetahui penggantian Ketua Umum Partai Demokrat, 37,6% menyatakan tidak setuju dengan penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara 18,1% mmenyatakan setuju. Dan sebetulnya lebih banyak yang tidak merespons yakni 44,3% tidak tahu/tidak jawab," paparnya.

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan, mayoritas respons menyatakan bahwa polemik Ketua Umum Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pada responden yang mengetahui pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, mayoritas 51,3% menyatakan tidak terlibat. Ada 15,7% menyatakan terlibat. Dan 33,1 % tidak tahu/tidak jawab," katanya.

Baca juga: Moeldoko Tegaskan Tak Ingin Menyeret Presiden Jokowi dalam Kisruh Demokrat

Menurutnya, respons ini merupakan hal yang baik bagi pemerintah saat ini meskipun ada sosok pejabat pemerintah dalam konflik kepemimpinan di Demokrat. Namun dia mengatakan bahwa penyikapan Presiden Jokowi juga berpengaruh pada pandangan masyarakat apakah pemerintah terlibat atau tidak.

"Tapi penyikapan ke depan, apakah Pak Jokowi akan diam saja atau melakukan sebuah tindakan politik yang lain terkait sosok Kepala KSP yang terlibat, saya pikir ini berpengaruh (pada pandangan) pemerintah terlibat dan tidak," katanya.