Kapolri Resmikan Monumen Perjuangan Bhakti Pahlawan Nasional M. Jasin di Akpol

JAKARTA - Irjen Pol (P) Drs Sisno Adiwinoto MM
Pengamat Kepolisian/Ketua Penasihat Ahli Kapolri

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah perjuangan bangsanya, demikian juga Polri yang besar perlu selalu mengingat Sejarah Perjuangan serta dharma bhakti para tokoh-tokoh pendahulunya.

Bahwa yang kita ketahui, setelah hampir satu tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 17 Agustus 1945, “baru” kemudian pada 1 Juli 1946 yaitu hari disatukannya polisi Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (sistem fragmented) dijadikan sebagai Kepolisian Nasional oleh Perdana Menteri, selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara. Namun karena banyaknya masyarakat yang menafsirkan Hari Bhayangkara sebagai Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sehingga timbul pertanyaan yang menggelitik, apakah dalam tenggat waktu hampir satu tahun tersebut NKRI tidak memiliki Polri?. Padahal polisi sudah ada sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sekilas ternyata begini sejarahnya, tiga hari setelah Proklamasi Kemerdekaan NKRI tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 21 Agustus 1945 almarhum Bapak Inspektur Polisi Moechammad Jasin dengan gagah berani mengubah nama Tokubetsu Keisatsu Tai (Polisi Jepang) menjadi Polisi Istimewa dan tunduk pada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka beberapa hari.

Kemudian Polisi Istimewa membuktikan Kesetiaan dan Bhaktinya kepada negara dan bangsa Indonesia. Dimana sebagai langkah awal yang dilakukan Polisi Istimewa adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Pada saat ini, sudah sepantasnya kita tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa khususnya sejarah perjuangan dan dharma bhakti polisi dalam ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sekaligus harus memahami peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah bulan Agustus 1945, yang di antaranya;

Pada 7 Desember 1941, terjadi pengeboman Pearl Harbor berupa serangan dadakan yang dilakukan Angkatan Laut Jepang terhadap Armada Pasific Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor di Kota Honolulu Pulau Oahu-Hawai. Kemudian pada 10 Januari 1942, Jepang masuk ke Indonesia, dimana Jepang mendarat dengan kekuatan invasi militer untuk pertama kali di Tarakan Kalimantan Utara. Karenanya Belanda akhirnya dibuat tidak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerah pada 7 Maret 1942. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang .

Pada 1944 Jepang merekrut pemuda asli pribumi yang di antaranya Moechammad Jasin, mereka dididik sebagai Polisi Istimewa dengan kemampuan tempur seperti tentara Jepang yang diberi nama Tokubetsu Keisatsutai atau Polisi Istimewa. Pada 6 Agustus 1945, Kota Hiroshima dijatuhi bom atom dan pada 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kedua kota tersebut hancur total dan instalasi militer Jepang lumpuh yang membuat berahirnya Perang Dunia Kedua.

Kemudian Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bagi semua anggota Polri semestinya mencatat dan jangan pernah melupakan peristiwa sejarah setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dimana pada 19 Agustus 1945, dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian, pada 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas-1 atau Letnan Satu Polisi Moechammad Jasin dengan jabatan sebagai Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan bahwa Pasukan Polisi Istimewa menjadi Polisi Republik Indonesia dan menyatakan untuk bersatu dengan rakyat Indonesia dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya sebagai langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Pada saat ini, banyak senior polisi berharap agar 21 Agustus dapat diresmikan menjadi ”Hari Bhakti Polri”

Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik RS Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian (KKN) RI Pertama. Dan menempatkan kedudukan Polri di bawah Perdana Menteri. Kiranya sesuatu yang yang tidak berlebihan apabila Bapak Jenderal Polisi RS Sukanto bisa diresmikan sebagai “Bapak Pionir Polri”. Selanjutnya, sama halnya dengan Bapak Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso yang perlu juga untuk bisa ditetapkan sebagai ”Bapak Polisi Jujur”. Kemudian Bapak Jenderal Polisi Prof Dr Awaludin Djamin MPA perlu ditetapkan sebagai “Bapak Pembenahan Polri”.

Demikian sekilas pengingat lupa terkait tentang dimulainya keberadaan dan dharma bhakti Polri oleh seorang anggota Polri Pahlawan Nasional Komjen Pol Dr H Moechammad Jasin. Bravo Polri dalam melaksanakan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja untuk mewujudkan keamanan yang kondusif guna meningkatkan produktivitas masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur.